Rapat Paripurna DPRD Balikpapan Sampaikan Tiga Agenda

oleh -150 Dilihat
Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap jawaban Walikota atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021. Foto : Thina/Beritakaltim.co

BERITAKALTIM.CO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke 14 masa persidangan II tahun 2022 dengan penyampaian tiga agenda.

Agenda pertama penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap jawaban Walikota atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021.

Agenda kedua penyampaian nota penjelasan Walikota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Dan agenda ketiga penyampaian jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh yang dihadiri Pj Seketariat Daerah (Sekda) kota Balikpapan Muhaimin di Ruang Rapat Paripurna DPRD kota Balikpapan, Selasa (5/7/2022).

Seusai rapat paripurna, Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh mengatakan akam mempercepat proses pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2023 untuk memenuhi target penyelesaian pembahasan APBD Kota Balikpapan Tahun 2023 yang dijadwalkan selesai pada November 2022 ini.

“LKPJ tahun 2021 sudah diterima dengan DPRD dan untuk tahapan selanjutnya masih ada satu LKPJ yang belum selesai yakni nota penjelasannya APBD tahun 2021,” ucapnya kepada awak media.

Abdulloh berharap rangkaian paripurna persetujuan DPRD ini selesai pada tanggal 25 Juli 2022, sehingga DPRD bisa membahas APBD tahun 2023 dan APBD Perubahan tahun 2022.

“Selama rangkaian ini tidak selesai dan belum ada kesepakatan bersama antara DPRD dan Walikota, khususnya LKPJ. Maka kita tidak boleh membahas APBD baik murni tahun 2023 dan APBD perubahan tahun 2022,” jelasnya.

Menurut Abdulloh, selama belum ada kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Balikpapan, maka terkait dengan LKPJ pihaknya belum boleh melakukan pembahasan untuk APBD 2023 ataupun APBD Perubahan 2022.

“Mudah-mudahan karena waktunya ini sudah bulan Juli, APBD perubahan itu selambat-lambatnya September sudah disahkan. Maka kami marathon. Bisa satu sampai tiga kali paripurna, semua sesuai schedule,” ungkapnya. #

No More Posts Available.

No more pages to load.