Rapat Paripurna Fraksi Sepakat Terkait Penyelenggaran Ketertiban Umum

oleh -178 views
Rapat paripurna DPRD Balikpapan di ruang gabungan komisi .

BERITAKALTIM.CO- DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna secara virtual dengan tiga agenda. Salah satu agenda yang dibahas adalah penyampaian  pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan atas pandangan umum Wali Kota Balikpapan terhadap raperda tentang perubahan Perda No 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan penandatanganan berita acara.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono dihadiri secara virtual oleh Sekda Pemkot Balikpapan selaku Plt Wali kota Balikpapan di Ruang rapat gabungan komisi DPRD Balikpapan, Kamis(18/2/2021).

Jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan dibacakan oleh Nelly Turualo dari Partai Golkar, H Haris dari PDI perjuangan, Aminudin dari Partai Gerindra, Hasanudin dari Partai PKS, Mieke Henny dari Partai Demokrat, dan Puryadi dari Partai Gabungan.

“Penyampaian pandangan fraksi-fraksi terkait Perubahan perda ketertiban umum dan juga membacakan perubahan AKD baik untuk Komisi, Badan musyawarah dan Fraksi,” jelas Wakil ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono seusai rapat paripurna.

Dijelaskannya, perubahan Perda ketertiban umum ini untuk menyempurnakan surat edaran Wali Kota Balikpapan terkait protokol kesehatan.

“Kemarin surat edaran Wali kota sanksinya tidak kuat,” ucapnya.

Disampaikannya, untuk target Perda ini masih menunggu jawaban Walikota dan dilanjutkan pendapat akhir fraksi. Dan secara garis besar fraksi fraksi menyampaikan pandangan umum dan menyepakati penguatan perda ketertiban umum.

Salah satu pandangan umum fraksi disampaikan oleh Puryadi dari Fraksi Gabungan. Dia menyampaikan adanya perkembangan yang semakin pesat kota Balikpapan menjadikan perubahan pola hidup masyarakat, dan salah satu perubahannya terdapat pada ketertiban umum. Dan adanya Raperda ini diharapkan memperkuat perda No 10 tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum sebagai landasan hukum.

“Partai Gabungan Sepakat Raperda tentang perubahan Perda No 10 tahun 2017 mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum diperkuat sebagai landasan hukum,” paparnya. #

Wartawan: Thina