Raperda Perubahan Badan Hukum Perusda Ditunda, Ini Alasan Komisi II

oleh -270 views
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang.

BERITAKALTIM.CO- Komisi II DPRD Kaltim secara tegas meminta penundaan terhadap pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan badan hukum dua Perusda yakni Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Bara Kaltim Sejahtera (BKS).

Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang mempertegas bahwa posisi Komisi II tidak menolak terkait perubahan status badan hukum kedua Perusda tersebut, tetapi meminta ada regulasi atau penambahan pasal agar ada fungsi pengawasan.

“Kita tidak menolak Perda tersebut tetapi komisi II meminta kepada Pemprov agar ada pasal sehingga DPRD Kaltim dapat melakukan fungsi pengawasan,” tegas Veridiana Huraq Wang saat ditemui di lantai 3 gedung D. Rabu (3/3/2021).

Kondisi Perda tersebut bertolak belakang dengan semangat keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan Perusda.

Namun demikian, Veridiana mengatakan pihak Pemprov Kaltim meminta waktu selama satu miinggu untuk mempertimbangkan usulan dari Komisi II.

“Pihak Biro hukum meminta waktu selama satu minggu untuk mempertimbangkan usulan dari komisi II,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi II, Sutomo Jabir mengatakan Biro hukum kami beri waktu untuk mendiskusikan dengan Pemprov terutama Biro Ekonomi dan Sekda.

“Jelas keinginan komisi II supaya ada poin yang kurang lebih berbunyi begini di pasal sebelum melakukan RUPS, pemerintah daerah wajib melakukan rapat konsultasi atau koordinasi dengan DPRD Kaltim,” papar Sutomo Jabir.

Karena pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saja fungsi pengawasan DPRD, selain itu kalau sudah naik menjadi Perseroda maka RUPS yang mengambil keputusan tertinggi

“Nah mestinya sebelum RUPS, pemprov baik asisten II atau Biro Ekonomi itu berkonsultasi supaya sama-sama kita mengetahui dan bisa kita berikan masukan,” lanjutnya.

Lebih lanjut sekertaris fraksi PKB tersebut menegaskan yang menjadi catatan pentingnya yang harus diperbaiki banyak, termasuk tata kelolanya, pemanfaatan deviden.

“Itu kemudian kita mau benahi supaya porsi ke APBD lebih tinggi, atau yang jelas pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan yang nanti mereka (Pemprov) persentasikan ke kita sebelum RUPS,” tegas Sutomo Jabir. #

Wartawan: Heriman