Raperda Produk Halal Terkendala Biaya Sertifikasi yang Tinggi

oleh -148 views
Arzaedi Rahman, Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan.

BERITAKALTIM.CO- DPRD bersama Dinas Perdagangan Kota Balikpapan menggelar rapat pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Jaminan Produk Halal di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (13/4/2021).

Kepala Dinas Perdagangan, Arzaedi Rahman menjelaskan pembahasan Raperda produk halal ini terkendala di lapangan terkait sertifikasi halal, dengan beban biaya yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena auditor laboratorium masih menggunakan pihak ketiga.

“Dibutuhkan penyediaan laboratorium dan auditornya, baru kita bisa mensubsidi UMKM,” urainya di sela-sela rapat pembahasan raperda produk halal.

Arzaedi Rahman menyarankan, selaku aparatur pemerintah daerah dan melalui Dinas Kesehatan akan melakukan pengadaan fasilitas laboratorium dan juga teknisi auditornya. Sehingga fungsinya dapat dikelola sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga.

“Jika sudah punya lab, sudah punya auditornya untuk UMKM bisa digratiskan, subsidinya disitu,” jelasnya.

Dia mengatakan, instansi terkait perlu membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar bisa tumbuh, kendala yang mereka hadapi diantaranya adalah mahalnya biaya.

“Untungnya aja belum ketemu Rp7 juta sudah bayar sewa lagi. Untuk itu UMKM perlu kita gratiskan dengan cara kita harus menyediakan sarana dan prasarananya. Yang mahal biaya auditor dan labnya itu,” ucap Arzaedi Rahman.

Ia juga mengatakan bahwa produk halal perlu diterapkan dan diawasi di lapangan karena itu adalah bentuk jaminan kepada konsumen. Selain itu, konsumen diharapkan juga akan paham dan mampu membedakan sesuai arahan pemerintah.

“Ada sertifikat halalnya, terus ada kode registrasinya, bahan bakunya juga ada. Konsumen harus cerdas sampai ke sana. Itu tanggung jawab kita untuk mensosialisasikan,” jelasnya. #

Wartawan: Thina