BERITAKALTIM.CO- Komisi IV DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) periode 2022-2026 di ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan, Kamis (16/6/2022).
Tujuan RDP ini untuk mencarikan solusi terbaik menuntaskan persoalan internal yang terjadi di KONI Balikpapan sehingga tidak berdampak pada atlet-atlet Balikpapan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Doris Eko Rian Desyanto meminta agar permasalahan yang terjadi dalam pengurusan KONI tidak berdampak pada atlet. Harus segera diselesaikan, mengingat jadwal pelaksanaan Porprov pada tahun 2022 sudah dekat.
“Saya rasa itu tidak ada masalah, terkait dualisme itu harus dibuktikan dengan surat keputusan (SK), jika dua-duanya ada SK baru bisa dikatakan dualisme,” kata Doris seusai RDP bersama pengurus KONI.
Doris menjelaskan sesuai aturan yang diperbolehkan untuk mengirim nama-nama atlet itu hanya KONI kabupaten/kota. Sehingga apabila permasalahan kepengurusan KONI Balikpapan tidak segera diselesaikan maka berdampak pada pengiriman nama-nama atlet ke provinsi.
“Diaturan sudah jelas, yang berhak mengirim nama-nama atlet adalah KONI kabupaten/kota,” jelasnya.
Doris menilai sebenarnya tidak ada dualisme dalam kepengurusan KONI Kota Balikpapan. Jika berbicara dualisme itu harus dibuktikan dengan SK, sedangkan yang memiliki SK hanya satu. “Jadi sebenarnya ini cuma masalah internal saja,” katanya.
Pihaknya juga akan mengundang DPOP untuk mencari langkah-langkah kedepannya, supaya tidak merugikan para atlet Balikpapan.”Jangan sampai masalah internal, dampaknya merusak nama baik pengiriman atlet ke provinsi,” katanya.
Doris menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tanggal 14 Juni lalu telah memfasilitasi keduanya untuk bertemu. Dan diputuskan tidak ada dualisme karena hanya ada satu kepemilikan SK yakni Ridwan Andreas. “Ini cuma punya satu SK, dengan aturan yang ada jadi jalan saja,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Balikpapan Hasbi Muhammad mengatakan Komisi IV DPRD Kota Balikpapan mempersilahkan kepada kepengurusan untuk melanjutkan program pembinaan atlet.
“Komisi IV DPRD Kota Balikpapan juga berjanji akan segera memanggil Disporapar dalam menyelesaikan permasalah ini,” jelasnya.
Dalam hal ini pihaknya memperjuangkan para atlet sendiri karena bulan depan wajib menyetorkan nama untuk perhelatan Proprov.
“Jika tidak dilakukan, maka sudah dipastikan Balikpapan tidak akan ikut perhelatan proprov ,” imbuhnya.
Ditanya perihal anggaran yang tidak turun karena dualisme, Hasbi katakan, proses pembinaannya KONI Balikpapan berjalan, anggaran yang dimaksud tidak dicairkan itu anggaran pembinaan bukan Porprov.
Anggaran Porprov untuk keberangkatan saat ini sudah ada di Dispora, belum masuk terkait persiapannya berupa peralatan tanding dan puslatkot, karena baru diusulkan di APBD-P.
“Kalau itu mau diambil ahli Dispora tidak ada masalah, tetapi kewenangan pembinaan yang sudah kita persiapkan jangan juga diamputasi, termasuk ambil alih entry by number,” tuturnya.
Hasbi tegaskan, KONI Kaltim akan menolak karena aturannya hanya KONI kabupaten/kota yang bisa mendapatkan. Walaupun ada pernyataan dari Dispora ada pengecualian, sehingga ia menolak opsi-opsi itu.
“Kalau kami tandatangani, berarti kami mengakui ada KONI lain,” pungkasnya. #
Wartawan: Thina
Comments are closed.