BERITAKALTIM.CO- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara, Akhmed Reza Fachlevi menerima kunjungan sejumlah Kepala Desa se Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegera.
Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung E lantai 3 ruang fraksi Gerindra. Sejumlah persoalan dibahas, diantaranya mengenai pembangunan infrastruktur di Kecamatan Anggana yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Kepala Desa Sido Mulyo, Dedi Surianto menyampaikan, ada banyak usulan pembangunan yang dititipkan masyarakat kepadanya. Hanya saja, walau sudah sering kali masuk Musrenbang, namun dalam implementasinya selalu sulit didapatkan masyarakat.
Sejumlah alasan yang diutarakan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, sehingga usulan itu tidak terealisasi. Baik karena dianggap belum prioritas dan urgen, maupun karena alasan klasik yakni terbatasnya alokasi anggaran yang dipunyai pemerintah.
“Lewat pertemuan ini, kami berharap, usulan-usulan pembangunan yang kami sampaikan dapat diperjuangkan. Mungkin salah satunya lewat kewenangan anggaran yang dimiliki DPRD Kaltim,” ujar Dedi dalam pertemuan tersebut. Senin (5/4/2021).
Menanggapi hal tersebut Akhmed Reza Fachlevi berujar, bahwa memang ada banyak usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat di hampir semua desa di 18 kecamatan di Kukar. Mulai dari masalah infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, dan pemberdayaan masyarakat.
Bercermin dari hasil musrenbang misalnya, pun ada banyak sekali usulan, di mana hampir semuanya bersifat prioritas dan sifatnya urgen bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, semua usulan itu diakui dia memang dikembalikan kepada kemampuan APBD kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.
“Kalau rujukannya hasil musrenbang, ya semuanya prioritas. Itu pasti. Cuman memang, ini kembali lagi kepada kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah,” urai Reza.
Sementara jika harus mengandalkan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, pun diakui ketua DPD Tunas Muda Indonesia (Tidar) Kaltim ini, juga tidak mungkin dapat menampung setiap usulan pembangunan tersebut. Apalagi, satu anggota dewan sepertinya harus melayani kebutuhan ratusan desa di 18 kecamatan di Kukar.
“Kalau menggunakan pokir, tidak bisa mencakupi semua. Satu anggota dewan seperti di Kukar mencakup 18 kecamatan,” tuturnya.
Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, Reza menyebutkan Pertama, mendorong pemerintah kabupaten dan provinsi memperjuangkan semaksimal mungkin anggaran dari pemerintah pusat.
Kedua, pemerintah kabupaten dan provinsi, harus mencoba membangun kerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya dengan memanfaatkan secara optimal (CSR) yang dimiliki setiap perusahaan.
Kendati demikian, anggota Komisi II DPRD Kaltim tersebut menegaskan, apapun kendala dan persoalannya, dirinya bersama Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kaltim akan berjuang semaksimal mungkin. Utamanya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kukar sebagai daerah yang dia wakili di DPRD Kaltim saat ini.
“Tetapi semaksimal mungkin setiap usulan masyarakat akan kami perjuangkan. Baik lewat kerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemerintah pusat. Saya dan Fraksi Gerindra akan mengupayakan jemput bola,” pungkasnya. #
Wartawan: Heriman
Comments are closed.