Sanggupkah Menggeser Mukmin?

oleh -9 Dilihat

PENGANTAR:
Bulan Maret 2015 adah masa-masa ‘panas’ di tubuh Partai Golkar. Perpecahan yang terjadi di tingkat pusat, di mana kubu Aburizal Bakrie mendapat tandingan dari Agung Laksono, berdampak sampai ke daerah. Perpecahan tak terhindarkan. Nama-nama sejumlah tokoh besar di Kalimantan Timur terlibat kubu-kubuan. Inilah bagian sejarah yang dimuat dalam laporan utama Majalah Bongkar edisi 372. Simak liputannya;

 

SEBENARNYA,  masa jabatan Mukmin Faisyal sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kaltim berakhir pada bulan Mei 2015. Hitungannya, tinggal sekitar 2 bulan lagi. Tapi, rupanya, DPP (Dewan Pengurus Pusat) Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie punya agenda yang sudah tersusun. Untuk tingkat DPD Golkar provinsi Musda (Musyawarah Daerah) pada bulan Desember 2015. Yakni, setelah Golkar kabupaten dan kota terlebih dulu menyelesaikan Musda.

Maka, otomatis masa jabatan Mukmin Faisyal diperpanjang sampai Desember 2015. Itu berarti, Wakil Gubernur Kaltim itu masih punya otoritas menentukan siapa-siapa calon bupati dan wali kota yang bakal mencalonkan diri. Di Kaltim ada Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Berau, Kutai Timur, Kabupaten Paser dan Mahakam Ulu yang akan menyelenggarakan Pilkada bulan Desember 2015.

Riak politik menjelang Pilkada sedang memanas. Ditambah ada kisruh Partai Golkar di tingkat nasional, antara kubu Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie. Di Jakarta kubu Agung Laksono sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah. Bahwa mereka yang diakui setelah adanya putusan dari Mahkamah Partai Golkar.

Tapi rupanya kubu Aburizal Bakrie tidak terima dan punya pemahaman berbeda mengenai putusan Mahkamah Partai. Kubu Ical – panggilan Aburizal Bakrie  – yang dikenal juga sebagai akubu Munas Bali melanjutkan perkara ke pengadilan umum dan PTUN.

Versi Ical, konflik Golkar belum selesai. Tapi versi kubu Agung Laksono yang disebut juga sebagai kubu Munas Ancol Jakarta menganggap semua sudah beres. Agung Laksono yang menjadi komandan Golkar. Masa jabatannya terbatas, sampai 2016 digelarnya Munas atau Munaslub (musyawarah luar biasa) Partai Golkar untuk menyatukan kembali kader-kader Beringin.

Karena menganggap konflik sudah selesai, Agung Laksono dan kawan-kawan langsung bekerja. Paling prioritas diumumkan bahwa Golkar menarik dukungan dari KMP (Koalisi Merah Putih). Selama ini diketahui, KMP adalah partai-partai yang berada di luar pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Berikutnya, kubu Agung Laksono langsung bergerak cepat. Konsolidasi kader sampai ke pelosok. Mulai tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Provinsi Kalimantan Timur termasuk yang ‘dibidik’ karena selama ini dianggap tidak pro dengan kubu Agung Laksono.

Spekulasi berkembang. Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Mukmin Faisyal segera dipreteli kekuasaannya di partai tersebut. Tidak sedikit yang bersorak. Berharap siapa yang ditunjuk menjadi caretaker ketua Golkar Kaltim.

Di media massa muncul istilah “ enam samurai”. Itu untuk memberi penegasan ada 6 nama tokoh Golkar yang direkrut Agung Laksono untuk menghabisi Mukmin Faisyal dan konco-konconya yang loyal ke Aburizal Bakrie. Dua tokoh di antaranya, Sofyan Hasdam dan Adi Darma sudah member sinyal kebenaran itu.

Tapi, pergulatan belum selesai. Nama Said Amin, Wakil Ketua DPD Golkar Kaltim juga sayup-sayup terdengar. Kalau Adi Darma diusulkan sebagai caretaker oleh Priyo Budi Santoso karena jaringan MKGR, sedangkan Said Amin diusulkan Yoris Raweyai melewati lintas organisasi Pemuda Pancasila. Bagaimana kebenarannya? Kita tunggu yang terbaik saja. #

——————————————————————————————————

Golkar Kaltim Memanas

Diakuinya kepengurusan DPP Golkar Musyawarah Nasional (Munas) Ancol Agung Laksono sebagai kepengurusan yang sah oleh Menkumham, menjadi ancaman buat DPD Golkar Kaltim yang sejak awal berkiblat buta dengan hasil Munas Bali yang memilih Aburizal Bakrie (ARB) sebagai ketua umumnya.

Informasi yang berkembang, Agung Laksono sudah menyiapkan tim kareteker untuk beberapa DPD yang tak mendukung dirinya hasil Munas Ancol tak terkecuali Kaltim. Itu artinya posisi Mukmin Faisyal ketua DPD Partai Golkar Kaltim berikut pengurus lainnya saat ini terancam “didongkel”.

Mukmin Faisyal. Foto: ist.

Namun sayangnya tim kareteker itu belum diketahui siapa, isu-isunya adalah juga kader Golkar Kaltim sendiri yang selama ini merasa terpinggirkan atau tak masuk dalam kubu Mukmin.

Informasi dari salah satu kader terpinggirkan tersebut dan enggan dikorankan namanya, pihaknya kini sudah menyiapkan anggota-anggota dari tim karateker itu. Ada yang menyebut jumlahnya enam orang, sehingga mendapat julukan “Enam Samurai”.

“Kalau sudah resmi tim karatekernya, ya Mukmin Cs sudah tak berhak lagi menyandang sebagai pengurus Golkar Kaltim,” ujar sumber yang mengaku juga masuk dalam keanggotaan tim karateker nantinya. Ia tak mau namanya muncul di media untuk menjaga Golkar Kaltim tidak terbelah-belah.

Sementara itu DPD Golkar Kaltim kepemimpinan Mukmin Faisyal ketika mendapat kabar itu, Selasa (3/3/2015) malam  langsung menggelar rapat internal. Beberapa pengurus teras DPD Golkar Kaltim ketika dikonfirmasi sebelum rapat digelar, enggan memberikan komentarnya.

Wakil ketua Dahri Yasin maupun Sekretaris Akhmad Albert bersepakat beralasan menunggu hasil rapat yang baru akan dilaksanakan. “Maaf ya, kami masih rapat,” jawab singkat Dahri Yasin ketika itu.

Saat berlangsung Munas Golkar Ancol versi Agung Laksono, Mukmin bersuara keras tidak ada pengurus dari Kaltim yang mengikuti Munas di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Jika ditemukan, maka sanksi pemecatan akan langsung diberikan.

“Kepengurusan hasil Munas di Bali itu harga mati. Dan kalau ada orang Golkar Kaltim atau pengurus Golkar Kaltim atau pegurus daerah tingkat dua, yang menghadiri Munas mereka itu, maka pasti saya pecat. Tidak ada maaf, tidak ada toleransi,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Mukmin Faisyal kepada wartawan di Samarinda, Kaltim, Sabtu (6/12/2014).

“Ini termasuk pengurus Partai Golkar yang menjadi anggota dewan di berbagai tingkatan. Kalau ada (yang hadir di Munas Ancol) langsung kita PAW (pergantian antar waktu),” tegasnya.

Dua kader dan bahkan pentolan Golkar Kaltim Abdurrahman Alhasni dan Soehartono Sutjipto disebut-sebut membelot dari kiblat Kaltim, yakni mereka berdua ke kubu Agung Laksono. Ada saksi menyebutkan, keduanya hadir pada saat Munas Ancol yang memilih Agung Laksono sebagai ketua umum DPP Golkar digelar.

Dikonfirmasikan hal itu ke keduanya, mereka buru-buru membantahnya dengan tegas. Abdurrahman Alhasni bahkan mengancam akan melaporkan pihak-pihak yang menuding dirinya membelot dari Ical itu ke Polisi, sebab menurut dia, tuduhan itu tidak benar, dan membuat dirinya kini dipersoalkan di internal DPD Golkar Kaltim kepemimpinan Mukmin Faisyal.

“Siapa yang bilang seperti itu? Darimana infonya saya hadir di Ancol. Tidak, tidak, saya tidak pernah keluar dari komitmen bersama-sama DPD Golkar Kaltim. Tolong sebutkan yang menuduh saya itu, nanti saya akan laporkan dia ke Polisi,” ujar mantan ketua AMPI Kaltim ini.

Sementara Soehartono Sutjipto mengaku memang ketika Munas Ancol digelar, dirinya sedang berada di Jakarta, namun dirinya tidak hadir secara khusus di Munas Ancol. “Saya memang ada di Jakarta, saya tidak memungkirinya. Dan saya juga ketemu dengan Agung Laksono karena saya kan teman, bukan saya turut hadir. Sampai saat ini saya tercatat sebagai Dewan Penasehat Golkar Kaltim, jadi tudingan itu saya pikir tidak benar adanya,” bantahnya dengan tegas.

Belakangan disebut-sebut Ketua tim karatekernya Kaltim sudah ditunjuk, yakni Adi Darma, yang tak lain ketua harian DPD I Golkar Kaltim saat ini dan Walikota Bontang. Bahkan mantan ketua DPD II Golkar Bontang itu diinformasikan hanya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) resmi yang ditandatangani Agung Laksono.

Adi ketika dikonfirmasi mengatakan, hingga saat ini belum mendapatkan kabar apapun. Karenanya dia pun tak membantah dan tidak juga mengiyakan informasi itu. Dia hanya mengaku, permasalahan Partai Golkar saat ini adalah sebuah dinamika dalam sebuah organisasi, siapapun yang akhirnya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, itu hanyalah untuk mencari keabsahan saja, bukan berarti yang tidak dianggap adalah salah.

“Wah ini wartawan dari mana dapat kabar itu? Saya pokoknya off the record dulu lah. Saya no comment dulu lah. Intinya untuk sementara ini buat saya, semua adalah kader Golkar yang terbaik,” katanya.

Tetap didesak untuk menyebutkan siapa saja anggota tim karateker, Adi terus saja menghindar dan tak mau mengungkapkannya. dia hanya mengatakan. “Seperti yang saya katakan dari awal tadi, saya off the record dulu ya. Saya tidak mau komentar apapun nanti jadi masalah,” ujarnya lagi.

Disinggung jika benar dirinya ketua tim karateker, maka itu tentu akan semakin memuluskan dirinya yang akan kembali bertarung sebagai salah satu kandidat Walikota Bontang dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Bontang 2015 ini. “Pokoknya nanti lah, saya belum mau komentar dulu lah,” jawabnya singkat. #mkd

——————————————————————————————————————

 

Nama Said Amin Muncul

Di media massa yang muncul sebagai calon caretaker Ketua DPD Golkar Kaltim hanya Adi Darma. Tapi sebenarnya di kubu Agung Laksono ada nama lain, yakni HM Said Amin SH.

Baik Adi Darma dan Said Amin sama-sama pegang posisi penting di DPD Golkar Kaltim yang dipimpin Mukmin Faisyal. Keduanya duduk sebagai wakil ketua.

HM Said Amin SH.

Dari pengakuan Adi Darma, ia datang ke Jakarta karena kapasitasnya selaku Ketua DPD MKGR Kaltim. Kebetulan Ketua Umum MKGR adalah Priyo Budi Santoso yang juga tim Agung Laksono. “Setelah bertemu Pak Priyo, saya dan teman-teman Kaltim bertemu dengan Pak Agung Laksono,” begitu cerita Adi Darma, kader Golkar yang sekarang menjabat Wali Kota Bontang itu.

Dari pertemuan Agung Laksono dengan Adi Darma muncul diskusi agar Golkar di Kaltim ditangani oleh caretaker mengganti Mukmin Faisyal. Nama Adi Darma kemudian menguat.

Jadi, jalur usulan Adi Darma adalah MKGR yang ketuanya Priyo Budi Santoso. Menurut Sofyan Hasdam yang namanya ikut disebut masuk dalam “Enam Samurai”, pengangkatan Adi Darma tinggal menunggu SK (Surat Keputusan dari Agung Laksono.

Informasi lain muncul. HM Said Amin SH juga diusulkan. Tapi kali ini pengusulnya adalah Yoris Raweyai, salah seorang Ketua DPP Partai Golkar versi Agung Laksono. Yoris sudah lama mengenal Said Amin, karena keduanya berlatar organisasi Pemuda Pancasila.

Said Amin dinilai dapat menyatukan kader-kader Golkar Kaltim dan dapat diterima semua kalangan. Sebab, setelah berakhirnya kisruh Golkar secara nasiopnal, diinginkan tidak ada lagi kisruh di daerah yang ujung-ujungnya merugikan partai.

Sayangnya Yoris yang dihubungi media ini via telepon tidak member jawaban. #les

——————————————————————————————————————–

 

Mahyudin Duluan ke Agung Laksono

Sejumlah pengurus partai versi Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie mbalelo dan merapat ke Ketum Golkar versi Ancol Agung Laksono. Sebut saja Airlangga Hartanto, Erwin Aksa dan Mahyudin.

Menanggapi hal tersebut, Mahyudin mengatakan siap berada di bawah kepemimpinan Agung Laksono untuk membangun Golkar. Ia mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Agung.

“Saya sampaikan kepada Pak Agung, bahwa saya siap mengabdikan diri saya untuk membesarkan Partai Golkar, saya siap untuk mencurahkan tenaga dan pikiran untuk kejayaan Partai Golkar bersama sama Pak Agung Laksono dan teman-teman lainnya,” tegas Mahyudin.

Wakil Ketua MPR itu mendukung keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Agung Laksono. Menurut dia, keputusan itu harus diikuti semua kader Partai Golkar.

“Sebagai warga negara, saya taat hukum. Sebagai kader partai, saya taat aturan. Kalau Agung Laksono jadi ketua umum, itu ketua umum saya,” kata Mahyudin di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Mahyudin yang ikut dalam Munas Bali ini meyakini, keputusan tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan tidak ada intervensi atau kepentingan politis dari Menkumham terhadap salah satu kubu.

“Saya sebenarnya tidak bisa mengatakan apakah ada intervensi atau tidak, tetapi lebih baik bersangka baik saja, tidak ada intervensi,” ujarnya.

Mahyudin menghormati langkah Aburizal Bakrie yang masih mengajukan langkah hukum terhadap keputusan Menkumham itu. Namun, menurut dia, langkah hukum tersebut hanya akan memperpanjang dualisme yang ada.

“Kita mau hadapi pilkada. Agenda politik ke depan banyak. Kalau perseteruan terlalu lama, akhirnya partai bisa ditinggalkaan kader,” ujarnya.

Kubu Aburizal Bakrie kini masih melawan keputusan pemerintah ini. Mereka mengajukan gugatan putusan Menkumham ke pengadilan. Kubu Aburizal juga sudah melaporkan kubu Agung ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pemalsuan dokumen.

Loncatnya Mahyudin ke kubu Agung Laksono memunculkan tuduhan dirinya sebagai penghianat partai. Tapi mantan Wakil Ketua Umum Golkar itu tak menyoal dicap sebagai pengkhianat politik oleh rekan separtainya lantaran masuk dalam struktur kepengurusan Golkar Munas Ancol.

Wakil Ketua MPR RI itu membalas ejekan tersebut sebagai sikap tak dewasa dalam berpolitik. Sebutan pengkhianat politik sejatinya tak tepat. Sebab, menurut dia, masuknya dia dalam kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono, merupakan kepatuhannya terhadap hukum.

“Bagi saya pribadi tidak masalah ejekan-ejekan seperti itu. Karena saya bukan kutu loncat juga,” kata dia.

Mahyudin menerangkan, gelar ‘pengkhianat politik’ ataupun kutu loncat, lebih tepat didapuk bagi kader yang pindah partai. Menurutnya, Munas Ancol atau pun Munas Bali, adalah sama-sama Golkar. Hanya saja, pengakuan dari Kemenkumham memberikan dasar hukum tegas untuk Agung Laksono. #

—————————————————————————————————————

Kader Kaltim Mulai Realistis

Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Mukmin Faisyal tetap keukuh dengan sikapnya; loyal kepada kepengurusan Aburizal Bakrie. Kader lain memilih realistis.

Hanya dalam hitungan jam, satu persatu pengikut Mukmin Faisyal rontok. Apalagi setelah Mahyudin, Ketua MPR RI yang berasal dari Kaltim menyuarakan dukungannya kepada kepengurusan Agung Laksono yang diakui pemerintah.

“Saya sebagai orang partai yang membesarkan partai harus loyal.  Saya sudah melapor ke Bareskrim. Tunggu proses hukum selanjutnya. Yang jelas, Munas Bali diikuti seluruh DPD. Gonjang-ganjing ini karena adanya tekanan poltik untuk memecah belah Golkar,” ujar Mukmin Faisyal, usai memberikan sambutan selaku Wagub Kaltim dalam  pelantikan pengurus Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kaltim di Hotel New Benakutai, Jumat (23/3).

Mukmin mengakui adanya  riak-riak perpecahan, setelah munculnya nama Adi Darma menggantikan dirinya sebagai ketua DPD I Golkar Kaltim.

“Biasa, kalau terjadi gonjang-ganjing seperti ini ada yang cari selamat sendiri,” sindir Mukmin.

Tapi di balik senyuman Mukmin ternyata ada rasa geram yang dirasakan. “Saya akan sikat bagi kader yang macam-macam,” kata Mukmin lagi.

Andi Harun, saat jadi kader Golkar.

“Saya sudah jelaskan selama ini Golkar Kaltim ikut yang konstitusional. Yang konstitusional itu ya Aburizal Bakrie yang telah melalui proses seperti yang dijelaskan Prabowo bahwa yang benar dan sesuai mekanisme adalah Golkar Munas Bali,” sambungnya. Mukmin memastikan dirinya dan kader Golkar Kaltim tetap konsisten mendukung ARB. “Tetap konsisten, yang nggak konsisten itu ya pelacur,”sebutnya.

Tapi, ucapan Mukmin nampaknya hanya berlaku untuk Partai Golkar Provinsi Kaltim. Sedangkan di kabupaten dan kota mulai realistis.

Misalnya  Ketua DPD Partai Golkar Balikpapan Adi Burhanuddin Solong (ABS). Menurutnya perpecahan terjadi di tingkat elite, tidak memengaruhi Golkar di Balikpapan.

“Kami akan tunduk pada putusan akhir partai. Kami loyal apapun putusannya nanti. Kita lihat saja bagaimana putusan akhir hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Andi Burhanuddin Solong juga menegaskan berkewajiban menjadi muruah dan aset Golkar di daerah.

Dia juga mengingatkan, semua kader Golkar Balikpapan untuk menjaga muruah dan aset partai dan menjaga pemimpin partai. “Siapa pun yang pegang di pusat, kami daerah akan dukung eksistensi Golkar,” tegasnya.

Ketua DPD Golkar Kutai Kartanegara Rita Widyasari juga mulai realistis. Baginya siapapun yang menjadi pimpinan nasional, pihaknya menunggu saja mana yang terbaik. Begitu juga Ketua Golkar Berau, Makmur HAPK. Malah ia berpendapat, dukungan DPD Golkar Kaltim ke kubu Aburizal Bakrie bukan berarti kabupaten dan kota sama seide. #

—————————————————————————————————————–

6 Dapat Mandat Agung

Nama Zulkifli Syahab disebut-sebut dalam barisan tim caretaker ketua DPD Golkar Kaltim. Mantan anggota DPRD Kaltim dari Golkar ini membenarkan kubu Agung Laksono sedang menyiapkan kepengurusan baru di Kaltim.

Ada enam nama yang muncul di media. Mereka adalah  Adi Darma, Sofyan Hasdam, Hatta Zainal, Suwandi, Abdul Khaidir, dan Zulkifli Syahab.

“Tapi Adi Darma yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) ketua DPD Golkar Kaltim,” ucap Zulkifli Syahab.

Zulkifli di kepengurusan DPD I Kaltim sebelumnya menjabat wakil bendahara. Ia termasuk mendapat mandat dari Agung Laksono, ketua umum Golkar yang diakui pemerintah, untuk mempersiapkan tahapan konsolidasi ke seluruh daerah.

Zulkifli menegaskan, Agung telah mendapat legal standing dari Kemenkumham. Atas dasar itulah perombakan Golkar di Kaltim berjalan.

“Kami pemegang mandat, diberikan waktu sekitar satu-dua bulan untuk menyusun kepengurusan baru. Sementara mandat untuk menjalankan roda organisasi hingga akhir 2015 sampai melaksanakan musda (musyawarah daerah) pada April 2016,” jelasnya.

Artinya, perombakan kepengurusan Golkar dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota? “Iya, otomatis kepengurusan sekarang statusnya nonaktif. Namun, tak ada pemecatan. Kami mengakomodasi teman-teman yang lama,” katanya.

Zulkifli menyatakan, pengurus kubu Ical tetap akan diberikan tempat di kepengurusan baru nanti, termasuk di Kaltim. DPP Golkar juga telah menyurati Ical mengenai nama-nama yang akan dimasukkan dalam kepengurusan baru. “Keputusan ini berlaku untuk DPD provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia,” paparnya.

Seorang ketua juga tidak mesti orang baru. Boleh saja ketua yang lama. Namun, untuk Kaltim, Agung telah memilih Adi Darma –yang sebelumnya ketua harian Golkar Kaltim dan juga wali kota Bontang. Pengurus baru itu nantinya merehabilitasi anggota yang sempat dipecat.

“(Pengurus) yang lama tak ada hak melarang, sebab mereka undang-undang telah memberhentikan mereka,” tegasnya.

Soal pemilihan kepala daerah, DPD provinsi dan kabupaten/kota akan diberikan kesempatan penuh untuk menunjuk calon yang akan maju. Tak mesti menunggu restu pusat. “Artinya, penjaringan boleh diulang,” tutup Zulkifli. #b

 

No More Posts Available.

No more pages to load.