Sebanyak 3.800 SHM Diserahkan kepada Masyarakat Samarinda

oleh -159 views
Foto Anggota Komisi 1 DPRD Samarinda Andi Muhammad Afif Rayhan Harun

BERITAKALTIM.CO – Anggota I DPRD Samarinda, Andi Muhammad Rayhan Harun mengapresiasi pemberian secara simbolis Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)yang diluncurkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, sejak 2017 yang lalu ini memberikan jawaban atas keinginan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Samarinda.

Bagaimana tidak, Politisi muda Fraksi Gerindra ini menilai, dengan program dari Kementerian ATR/BPN ini seluruh Indonesia khususnya wilayah Kaltim dan Kota Samarinda, bisa mengurangi mafia-mafia tanah.

Tak jarang, persoalan tanah bisa memicu terjadinya sengketa, perseteruan, baik antar warga bahkan antar saudara sendiri.

“Ini kan gratis. Setidaknya ini juga akan mengurangi praktik mafia tanah yang sekarang lagi disoroti. Pak walikota juga telah mengajak kita mencari oknum-oknum mafia tanah di Samarinda,” tuturnya, Sabtu (27/11/2021).

Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Kalimantan Timur (Kaltim) secara simbolis telah menyerahkan 48.000 sertifikat hak milik (SHM) kepada masyarakat Kaltim juga Kaltara . Untuk di Samarinda sendiri, sebanyak 3.800 SHM yang terbagi di dua kecamatan berbeda.

“Akhirnya terealisasikan dari Kementerian ATR/BPN dan sekarang sudah ada dengan pemerintah kota. Tinggal diberikan kepada warga,” ujarnya.

Lebih lanjut Afif, program tersebut tak hanya sebagai memudahkan kinerja Pemkot, kendati juga dapat menekan upaya-upaya pungutan liar yang kerap dibebankan kepada masyarakat.

“Ini, kan gratis. Setidaknya ini juga akan mengurangi praktik mafia tanah yang sekarang lagi disoroti. Pak wali kota juga telah mengajak kita (DPRD) bersama mencari oknum-oknum mafia tanah di Samarinda,” tambahnya

Oleh sebab itu, Politisi muda ini mengimbau kepada masyarakat, berperan aktif dalam menegakkan fungsi-fungsi aturan yang berlaku.

“Masyarakat juga harus sadar kalau gak mungkin ada pungli kalau mereka sendiri gak ingin terlibat, ” tutupnya.#

Wartawan: RH/ADV

No More Posts Available.

No more pages to load.