“Senator” Senayan Turun Atasi Sengketa Warga Dayak VS Pertamina

oleh -195 views
Suasana pertemuan 5 Badan Akuntanbilitas Publik DPD RI dengan warga Dayak yang tergabung dalam organisasi KOPPAD Borneo.

BERITAKALTIM.CO- Sengketa tanah antara warga mengatasnamakan Komunitas Pengawas Pusaka Adat Dayak (KOPPAD) dengan Pertamina Refinery Unit V Balikpapan, memasuki ranah baru di lembaga tinggi negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Sebanyak 5 orang Senator Senayan (sebutan anggota DPD) melakukan rapat dengar pendapat di Samarinda, mendesak Pertamina menyelesaikan kasus yang telah bergulir sejak 15 tahun silam itu.

Lokasi lahan sengketa itu berada di Desa Telindung Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kasusnya sudah bergulir di pengadilan, karena warga menggugat perdata dan sudah diputuskan berjenjang, mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Hasil keputusan akhir dari Mahkamah Agung, seperti diungkapkan Wakil Ketua Badan Akuntanbilitas Publik DPD RI, Edwin Pratam Putra, Pertamina diperintahkan membayar kepada warga.

“Kami dari badan akuntanbilitas publik DPD RI berusaha memediasi. Hari ini kita melakukan rapat dengar pendapat, yang dihadiri para pihak. Warga dari Koppad kemudian pihak pertamina, juga dari pemerintah kota balikpapan dan pejabat BPN Balikpapan,” ucapnya.

Intinya dari masalah ini, lanjut Edwin, Pertamina diminta mematuhi keputusan Mahkamah Agung. “Memang masih ada upaya Pertamina peninjauan kembali ke mahkamah agung, tapi itu kan tidak menghalangi proses eksekusi,” ujar Edwin.

Rapat dengar pendapat di Samarinda menghadirkan unsur warga yang diwakili oleh KOPPAD dan juga beberapa orang praktisi hukum serta pihak Pertamina RU V Balikpapan. Sedangkan 5 anggota senator DPD yang hadir, masing-masing; Zainal Arifin dari Dapil Kaltim, Edwin Pratam Putra dari Dapil Riau, Abudurrahman Abubakar Bahmid dari Gorontalo, Mirati Dewaningsih dari Provinsi Maluku dan Fadhil Rahmi dari Dapil Aceh.

Warga Dayak yang tergabung dalam organisasi KOPPAD ini mengaku sudah berusaha mencari solusi, agar kasus mereka selesai dan tidak berlarut-larut lagi setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung. Namun pengaduan yang dilakukan ke banyak pihak selalu berada di titik buntu, sampai akhirnya mereka mendatangi kantor DPD RI di Senayan Jakarta.

Warga Dayak ini menyampaikan terima kasih, karena ternyata anggota DPD dari Badan Akutanbilitas Publik turun Rapat Dengar Pendapat di Samarinda dengan mempertemukan semua pihak. Warga anggota Koppad terlihat menghadiri rapat dengan mengenakan pakaian dam simbol-simbol khas Dayak.

“Kami menginginkan masalahnya cepat selesai. Pihak pertamina melakukan pembayaran ganti rugi kepada kami,” ucap Daud Bauk, Komandan Koppad Borneo kepada beritakaltim.co.

Sementara wakil dari Pertamina RU V Balikpapan yang juga turut dalam rapat menyampaikan sikapnya bahwa BUMN itu selalu patuh dengan keputusan-keputusan hukum. Pertamina juga punya mekanisme dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi. #

Wartawan: Hardin

No More Posts Available.

No more pages to load.