BERITAKALTIM.CO- Serapan bantuan keuangan (Bankeu) dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov) hingga bulan September 2021 masih di angka 36.40 persen. Hal ini menjadi perhatian oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Salah satunya yakni Ketua fraksi PKB DPRD Kaltim, Syafruddin. Ia mengatakan serapan 36 persen bak suatu bencana. Ia menyatakan serapan kurang ini karena kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltim yang buruk.
“Memang kinerja OPD-OPD buruk. Ya apakah OPD yang mendapatkan porsi pagu besar maupun pagu porsi kecil. Terbukti, per hari ini saya ada datanya. Hanya Dispora yang sudah di angka 60 persen. Itu pun karena mereka dapat dana hibah, hibah persiapan PON. Itu yang hari ini agak lumayan dan signifikan serapannya,” kritik Syafruddin usai rapat paripurna, Senin (13/9/2021).
Salah satu OPD yang menjadi sorotan Syafruddin ialah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia meminta agar Kepala BPKAD saat ini diganti karena membuat bencana rendahnya serapan Bankeu tersebut. Diketahui saat ini Kepala BPKAD Kaltim ialah Sa’duddin.
“Ya pasti terjadi lagi bencana rendahnya serapan kalau kepala BPKAD gak diganti. Serapannya rendah terus. Maka dari itu, ini kan kita anggap bencana serapan yg rendah ini, hanya 36,40 persen. Terutama saudara kita, Sa’duddin kepala BPKAD itu harus diganti lah,” tegas anggota Komisi III ini.
Syafruddin berharap Gubernur Kaltim Isran Noor untuk selayaknnya bisa evaluasi secara totalitas kepala OPD agar bisa mengetahui kepala OPD yang memang mengerti secara utuh apa yang dimaksud dalam visi – misi Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
“Pak gubernur harus segera melakukan evaluasi secara totalitas terhadap kepala – kepala OPD nya. Maka, ya kita tentu harus berharap agar kepala kepala OPD ini orang yang profesional, mumpuni, dan memiliki kecakapan kerja. Sehingga, mengerti secara utuh apa yang dimaksud atau yang tertuang dalam visi-misi isran hadi. Bekerja cepat dan efektif tepat sasaran,” harapnya. #
Wartawan: Heriman
Comments are closed.