Siap Dorong Investor, Bappeda “Buka-bukaan” Kelemahan KEK Maloy

oleh -297 views
Dewan KEK MBTK melakukan evaluasi terhadap kesiapan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada 8 Oktober lalu.

BERITAKALTIM.CO- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy merupakan salah satu program unggulan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) untuk meningkatkan taraf ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya dibidang Sumber Daya Alam (SDA) Kelapa Sawit.

Berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, daerah ekonomi khusus ini didorong pembentukannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014. Daerah ini memiliki total luas area sebesar 557,34 Ha. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu dan energi didukung dengan posisi geostrategis yaitu terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Namun, masih banyak hambatan yang menyebabkan minimnya penanaman modal di daerah tersebut. Oleh sebab itu dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya investasi masuk, Dewan KEK MBTK melakukan evaluasi terhadap kesiapan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada 8 Oktober lalu.

Kepada awakmedia, Kasubbid Indagkop, Investasi dan Pariwisata Bappeda Provinsi Kaltim Andi Arifudin, S.Pi, M.Si menjelaskan bahwa terdapat 25 analisis teknis yang menghambat penanaman modal di daerah tersebut.

Dari aspek perizinan dan aspek kondisi lahan, Andi mengatakan, tidak bermasalah. Namun sisanya,  masih terdapat beberapa permasalahan seperti aspek infrastruktur. Dimana konektifitas menuju jalan kawasan dan menuju sumber bahan baku masih perlu dilakukan perbaikan kondisi jalan.

“Hal ini menjadi salah satu catatan para pelaku usaha,” ungkap Andi saat diwawancarai pada Jumat (16/10/2020).

Lalu mengenai kondisi pelabuhan. Ia menjelaskan bahwa saat ini pelabuhan telah siap beroperasi. Namun masih menunggu uji standar oleh Kemenhub sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan UPP Sangkulirang dan BUP terkait pengelolaan / operator pelabuhan.

“Jika operator diserahkan kepada pihak BUP, maka BUP harus mengajukan izin usaha pelabuhan sebagai syarat pelaksana operator pelabuhan,” sambungnya.

Untuk jalan akses menuju Pelabuhan yang dikeluhkan oleh pihak UPP Sangkulirang sendiri, Andi menjelaskan, bahwa saat ini telah tersedia jalan akses sementara melalui Perkantoran. sedangkan jalan khusus menuju Pelabuhan akan tetap dibangun yang perencanaan DED-nya pada tahun 2021 oleh Dishub Provinsi.

“Untuk Fasilitas SPAM dan intake terkendala mengenai kejelasan siapa yang akan mengelolanya,” ungkap Andi.

Sehingga Andi mengatakan bahwa pada rapat tersebut, Bappeda Provinsi memberi banyak masukan. Terkhususnya agar dilakukan pemetaan penanggung jawab terhadap permasalahan yang ada pada Kawasan KEK MBTK.

“Agar sesuai dengan kewenangan masing-masing sehingga terdapat kejelasan terkait penanggung jawaban tindak lanjut permasalahan tersebut,” pungkas Andi. #

Wartawan: Sam