Sidang Perdana Gugatan Makmur HAPK kepada Ketua Golkar

oleh -245 views
Makmur HAPK

BERITAKALTIM.CO- Gugatan perdata Makmur HAPK terhadap Ketua Umum Partai Golkar Cs bergulir di Pengadilan Negeri Samarinda. Namun pada sidang perdana majelis hakim baru melakukan pemeriksaan terhadap legal standing para pihak.

“Sidang pertama hanya memeriksa keabsahan para kuasa hukum kedua belah pihak,” ucap Saut Purba SH, salah seorang pengacara yang juga pengurus Bidang Hukum DPD Partai Golkar Kaltim, Kamis (11/11/2021), di kantin Pengadilan Negeri Samarinda.

Kasus gugatan itu berawal dari turunnya Surat Keputusan Partai Golkar untuk mengganti posisi Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim. Makmur yang berasal dari Dapil Berau, Kutim dan Bontang dengan suara tertinggi keberatan diganti dan melayangkan protes melalui mekanisme internal ke Mahkamah Partai Golkar.

Tapi gugatan Makmur di Mahkamah Partai kandas. Keputusan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dianggap sah dan tidak bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar.

Masih belum terima dengan keputusan Mahkamah Partai, makmur menempuh jalur perdata dengan menggugat ke Pengadilan negeri Samarinda. Ada lima pihak digugat Makmur, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, Sekretaris Jenderal DPP Golkar Lodewick F Paulus, Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas’ud, Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin dan Fraksi Golkar di DPRD Kaltim cq Hasanuddin Mas’ud.

Dalam gugatan Makmur, selain meminta pengadilan membatalkan keputusan itu, pihaknya meminta para pihak tergugat membayar renteng kerugian materiil Rp 3 miliar dan kerugian imateriel senilai Rp 33 miliar.

Saut Purba SH mengatakan, masalah pergantian jabatan Ketua DPRD Kaltim itu urusan internal Partai Golkar. Dia sangat menyesalkan banyak di luar partai yang ikut campur dan berusaha menghambat proses konstitusi yang sedang dilakukan partai beringin.

“Ini kan banyak kelakuan yang aneh-aneh. Ada kelompok-kelompok di luar golkar yang melakukan manuver, seolah mau mengatur rumah tangga partai golkar. Tidak bisa itu,” kata Saut Purba kepada beritakaltim.

Proses pergantian Ketua DPRD Kaltim sudah berjalan sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Mulai dari usulan parpol, persetujuan anggota DPRD dan kemudian dibawa ke Mendagri melalui Gubernur Kaltim.

“Proses ini diatur undang-undang. Ada batas-batas waktunya. Misal gubernur tidak menjalankan perintah undang-undang, dalam hal ini tidak melayani untuk meneruskan ke Mendagri, dalam waktu tertentu suratnya jalan terus sampai ke mendagri,” tuturnya.

Saut juga menyayangkan statemen Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang nampak berusaha untuk tidak melayani surat permohonan pergantian jabatan dari DPRD Kaltim.

“Gugatan Pak Makmur itu kepada ketua umum partai golkar. Tidak ada kaitannya dengan gubernur,” ujarnya. #

Wartawan: Charle

No More Posts Available.

No more pages to load.