Sudah 7 Ribu Kendaraan Mutasi Plat Nomor KT, Bapenda Raih Rp11 Miliar

oleh -807 views
Hj Ismiati, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim.

BERITAKALTIM.CO- Program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sejak masa Pandemi Covid-19, berhasil mendorong 7 ribu kendaraan bermotor pelat daerah lain untuk mutasi pelat nomor Kaltim.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim Hj Ismiati menjelaskan, program relaksasi dimulai sejak bulan Juni 2020. Ketika itu Pemprov Kaltim melalui Gubernur Isran Noor meluncurkan program relaksasi sebagai jawaban memberikan keringanan kepada warga yang mengurus perpanjangan surat kendaraan bermotor maupun mutas pelat nomor dari luar daerah.

Dengan relaksasi tersebut, Bapenda membebaskan tidak adanya denda bagi penunggak serta kemudahan pelayanan bagi yang ingin memutasi pelat nomor. Hasilnya, hanya dalam waktu sekitar 4 bulan, sudah ada sekitar 7 ribu kendaraan yang semula berpelat nomor dari luar daerah mengganti menjadi pelat nomor KT.

Menurut Ismiati, dari 7000 kendaraan bermotor itu, maka Kaltim berpotensi akan mendapatkan Rp11 miliar pada saat lima tahun mendatang para pemilik kendaraan bermotor itu mengurus perpanjangan masa berlaku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

“Totalnya hampir tujuh ribu kendaraan yang beralih menjadi pelat KT yang berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak lima tahun ke depan, “ ujarnya.

Pemberlakuan masa relaksasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor, menurut Ismiati berlaku sampai bulan Desember 2020. Disisa waktu sekitar 2 bulan ini dia meminta kepada para pemilik kendaraan bermotor untuk memanfaatkan layanan dari Pemprov Kaltim ini.

“Ya kalau kendaraan bermotor belum beralih pelat nomornya, maka daerah lain yang nerima pajaknya. Tapi kalau sudah kan tentu pajaknya kita yang terima,” ujar Ismiati.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya.

Dalam pemahaman itu termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dikenakan pajak kendaraan bermotor (PKB).

PKB merupakan satu dari lima jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah.  #

Wartawan : Ahmadi

No More Posts Available.

No more pages to load.