Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI Bicara IKN

oleh -26 Dilihat
Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI Adji Muhammad Arifin menyatakan dukungan atas keputusan pemerintah yang menetapkan Kaltim sebagai lokasi IKN Nusantara. Foto : (IST)

BERITAKALTIM.CO- Keputusan pemerintah menetapkan Kalimantan timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapat dukungan berbagai kalangan masyarakat Kalimantan Timur.

Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI Adji Muhammad Arifin menyatakan dukungan atas keputusan pemerintah yang menetapkan Kaltim sebagai lokasi IKN Nusantara.

“Dimana keputusan pemerintah ini diyakini akan membawa dampak besar bagi Kaltim kedepannya maupun masyarakat setempat dan juga daerah penyangga disekitar lokasi IKN,” ucap Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI Adji Muhammad Arifin saat jumpa pers, Sabtu (21/5/2022).

Sultan berpendapat adanya perubahan yang terjadi akan berdampak besar bagi masyarakat setempat. Sejalan dengan perubahan tersebut pasti akan membawa problematika multikomplek baru di tengah masyarakat baik itu dari masalah sosial, agama, ekonomi, pendidikan, transportasi, keamanan dan lainnya.

“Ini perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan tetap memperhatikan kelestarian kearifan lokal maupun budaya serta adat istiadat setempat sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik secara horizontal maupun vertikal di kemudian hari,” jelasnya.

Sultan memberikan masukan terkait pembangunan IKN yaitu permintaan untuk lebih dapat melibatkan pihak kesultanan maupun tokoh adat setempat agar dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan IKN.

” Hal ini dinilai sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama maupun kesultanan sebagai representasi dari keanegaramam budaya dan adat istiadat Indonesia,” katanya.

Sultan berharap langkah yang dilakukan oleh pemerintah mampu meredam potensi timbulnya gejolak ditengah masyarakat kalangan bawah sehingga tidak mudah untuk dimanfaatkan oleh sekelompok golongan yg memiliki kepentingan tertentu untuk menekan pemerintah.

Terkait dengan penyelesaian berbagai permasalahan maupun sengketa lahan yg timbul sebagai dampak dari pembangunan IKN ini seyogyanya dilakukan dengan membangun jalur komunikasi maupun mediasi secara persuasif antara pemerintah pusat dan daerah.

“Bersama-sama dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif,” tutupnya. #

Wartawan: Thina

No More Posts Available.

No more pages to load.