SAMARINDA, beritakaltim.co- Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko, mengatakan, tahun 2020 KPK akan konsen memantau sektor industri ekstraktif seperti sumber daya alam.
“Mudah mudahan, saat ini kan bukan hanya KPK, tapi ada lagi tim lain juga sedang berdiskusi,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Fakultas Hukum Unmul pada, Rabu (06/11/19).
Disebutnya akan banyak uang negara yang akan diselamatkan dari sektor ini. “Dulu di Kalimantan banyak uang negara yang kita selamatkan,” ucapnya
Dirinya menyebutkan industri ekstraktif seperti hutan, tambang dan laut menjadi salah satu menu favorit korupsi. Salah satu penyebabnya sektor itu menjadi daya tarik bagi koruptor karena tatakelolanya yang buruk.
“Kalau dalam dunia perbankan itu liquide. Dia gak perlu proses, dicangkul langsung jual, tebang langsung jual,” ungkapnya.
Celakanya lagi kata Sujanarko, untuk di Indonesia pada industri ini tidak diadministrasikan dengan baik.
“Hutan hutan kita yang ada diKaltim, coba cek di kementerian keuangan berapa nilainya? gak ada yang tau itu, karena gak pernah diukur, gak pernah diadministrasikan,” tuturnya.
Hal itu dianggap rumit untuk menghitung jumlah kerugian negara ketika dimasuki para koruptor. Menurutnya secara administrasi harus dirapikan, supaya ketika ditebang bisa ketahuan jumlah kerugian negara.
“Saya ambil contoh gini, ketika KPK mau beli freeport, lalu freeport bilang ok Silakan beli, nilainya 70 triliun, mana barangnya? Ada didalam satelit 70 triliun tapi gak kelihatan,” kata Sujanarko mencontohkan. #
Wartawan: Heriman
Editor: chsiahaan
Comments are closed.