Telepon Bupati Kutim Disadap KPK Sejak Februari

oleh -1.073 views
Nawawi Pomolango, Wakil Ketua KPK.

JAKARTA, beritakaltim.co- Bupati Kutai Timur menjadi target pertama KPK yang diketuai Firli Bahuri begitu dilantik. Hal itu diungkap Nawawi Pomolango, Wakil Ketua KPK, dalam acara jumpa pers dengan Wartawan di Gedung KPK, Jumat (3/7/2020) malam.

Usai dilantik Presiden Joko Widodo 20 Desember 2020, pimpinan KPK sudah menerima pengaduan masyarakat mengenai adanya kemungkinan tindak pidana korupsi di Pememerintah Kabupaten Kutai Timur. Setelah mengajukan izin melakukan penyadapan kepada Dewan Pengawas KPK, diperoleh kesempatan melakukan penyadapan sejak bulan Februari 2020.

Nawawi Pomolango mengungkapkan, pengajuan izin penyadapan terhadap Bupati dan pejabat Kutai Timur adalah pengajuan pertama dilakukan pimpinan KPK periodenya. Secara efektif, penyadapan dilakukan sejak bulan Februari 2020.

“Dalam catatan kami, Itu penyadapan pertama kali yang kami ajukan perizinannya setelah adanya revisi UU KPK. Bulan Februari, kami sudah memantau sejak adanya pengaduan dari masyarakat,” ucap Nawawi Pomolango.

Karena penyadapan yang dilakukan KPK akhirnya ditemukan data-data bagaimana peran beberapa orang pejabat dalam proyek-proyek dan aliran uangnya. Menurut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, KPK memastikan bagaimana peran masing-masing dalam kasus penerimaan dan pemberian hadiah itu.

Tersangka Ismunandar, sebagai Bupati Kutai Timur berperan menjamin anggaran untuk proyek yang dituju tidak terjadi pemotongan anggaran. Ini terkait dengan adanya refocusing di mana selama masa pandemi covid-19, di mana semua anggaran mengalami pemotongan.

Kemudian peran Encek Ur Firgasih, selaku Ketua DPRD Kutai Timur, KPK menemukan data dia melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang proyek di Pemkab Kutai Timur.

Sementara Musyaffa (Kepala Bapenda Kutim), menjadi orang kepercayaan Bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum Kutim. Berikutnya Suriansyah (Kepala BPKAD Kutim), selaku orang kepercayaan yang mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan per termin sebesar 10 persen dari setiap pencairan.

Aswandini (Kepala Dinas PU Kutim), mengatur jatah proyek bagi rekanan yang akan jadi pemenang proyek di Kutim. Sedangkan dua pengusaha yang kini sudah ditahan sebagai tersangka KPK adalah pihak yang terlibat dalam praktik pemberian hadiah.

OPERASI TANGKAP TANGAN KPK 16 ORANG DIAMANKAN

Operasi tangkap tangan oleh KPK, Kamis (2/7/2020), mengamankan 16 orang dan menyita uang tunai Rp170 juta serta beberapa buku tabungan dengan saldo Rp4,8 miliar. Kemudian sertifikat deposito Rp1,2 M. Setelah dilakukan pendalaman dan gelar perkara, disimpulkan oleh KPK hanya 7 orang yang dinaikkan statusnya sebagai tersangka.

KPK menjelaskan, awalnya adalah laporan dari masyarakat. Adanya dugaan bakal terjadi transaksi penggunaan uang. KPK membentuk dua tim, yakni satu tim di Jakarta dan satu tim lagi di Sangatta Kutai Timur.

Pada 2 Juli 2020, sekitar jam 12.00 Wib, Encik Ur Firgasih, istri Bupati Ismunandar yang juga Ketua DPRD Kutim, ditemani oleh Kepala Bapenda Musyafa dan stafnya berinitial DF datang ke Jakarta untuk mengikuti acara sosialisasi pencalonan Ismunandar sebagai incumbent yang akan mengikuti Pemilihan Bupati Kutai Timur periode 2021-2026. Sekitar pukul 16.30, kemudian Ismunandar bersama dengan ajudannya (AW) datang menyusul ke Jakarta.

Tim KPK yang sudah mengintai dengan penyadapan menemukan kepastian sudah adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari pengusaha yang menjadi rekanan Pemkab Kutim. Atas dasar itu kemudian tim KPK di Jakarta sekitar pukul 18.45, menangkap Ismunandar di sebuah restoran di kawasan Senayan Jakarta.

Menurut Wakil Ketua KPK Nawawi, pengusaha bernama Aditya Maharani menjadi rekanan proyek-proyek di Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kutim. Diantaranya pembangunan Embung di Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang sebesar Rp8,3 Miliar dengan nama perusahaan CV Permata Grup, pembangunan rutan Polres Kutai Timur Rp1,7 M oleh CV Bebika Borneo, proyek peningkatan jalan Poros Kecamatan Rantau Pulung Rp9,6 miliar oleh CV Bulanda, pembangunan kantor Polsek Teluk Pandan senilai Rp1,8 M oleh CV Bulanda, proyek optimalisasi pipa air bersih PT GAM senilai Rp5,1 M oleh CV Cahaya Bintang, pengadaan dan pemasangan LPJU Jalan AP Pranoto Sangatta oleh PT Pesona Citra Gemilang senilai Rp1,9 M.

Kemudian pengusaha lainnya yang menjadi tersangka juga bernama Deky Aryanto menjadi rekanan Dinas Pendidikan Kutim dengan nilai proyek Rp40 Miliar. Pada 11 Juni diketahui KPK menduga terjadi penerimaan hadiah dari Aditya Maharani kepada Ismunandar sebesar Rp550 juta dan dari Deky Aryanto sebesar Rp 2,1 Miliar. Pemberian hadiah itu melalui Kepala Bapenda Kutim, Musyafa dan Kepala BPKAD Kutim Suriansyah, serta Encik Ur Firgasih selaku Ketua DPRD Kutim.

Besok harinya Musyafa menyimpan uang itu ke beberapa rekening bank atas namanya. Masing-masing ke Bank Syariah Mandiri Rp400 Juta, Bank Mandiri Rp900 Juta dan Bank Mega Rp800 juta.

KPK mendapati jejak pemakaian uang tersebut oleh Musyafa untuk kepentingan Ismunandar, diantaranya 23-30 Juni 2020, membayar Izuzu membeli mobil Elf sebesar Rp550 Juta, beli tiket ke Jakarta Rp33 juta, bayar hotel di Jakarta Rp15,2 juta. #le

16 Orang Diamankan KPK

SEBAGAI TERSANGKA
1. Ismunandar, Bupati Kutai Timur
2. Encek Unguria Riarinda Firgasih, Ketua DPRD Kutai Timur
3. Aswandini, Kepala Dinas PU Kutim
4. Musyaffa, Kepala Bapenda Kutim
5. Suriansyah, Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kutim
6. Aditya Maharani, Kontraktor Dinas Pekerjaan Umum Kutim.
7. Deky Aryanto, rekanan Dinas Pendidikan Kutim.

SEBAGAI SAKSI

8. Lila Mei Puspita, Staf dari AM
9. Arif Wibisono, AJudan Bupati
10. Edy Surya, Sales Izisu samarinda
11. Muhammad Nassar, staf Dinas PU
12. Asran, staf Dinas PU
13. Hafaruddin, ajudan Bupati
14. Herianto staf CV Bulanta
15. Sesthy, staf CV Bulanta
16. Dedy Febriansara, Staf Bapenda Kutim.