Validasi Dokumen KLHS Perubahan RPJMD PPU 2018-2023

oleh -234 views

BERITAKALTIM.CO – Agenda Rapat Pembahasan Validasi Dokumen KLHS Perubahan RPJMD PPU 2018-2023 dilakukan menindak lanjuti surat dari plt sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Perihal, permohonan pra validasi KLHS Perubahan RPJMD, DLH Kaltim menyelenggarakan rapat Pembahsan Validasi dokumen KLHS perubahan RPJMD PPU 2018-2023. Kegiatan dilakukan secara virtual melalui zoom meeting Selasa (13/7/2021).

Kegiatan ini dibukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim dan dihadiri Bappeda Provinsi Kaltim, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kaltim, dan Akademisi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kaljian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk. Mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD.

Dalam kesempatan ini terdapat beberapa masukan terhadap dokumen KLHS perubahan RPJMD Kaltim diantanranya terkait penjelasan target capaian TPB, Peran anggaran dalam pencapaian target TPB serta indicator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten PPU.

Kegiatan ini juga menindaklanjuti surat dari PLT Sekrertaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 050.31/20.81/Ekofrasda-Bapelitbang tanggal 2 Juni 2021 perihgal Permohonan Pra Validasi KLHS perubahan RPJMD

Pertemuan juga dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajianlingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), KLHS – RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, danpartisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuanpembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD

Berpegang pada Undang-Undang No.32 Tahun 2009, PP N0.46 Tahun 2016, dan PermenLHK No.P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2017, maka untuk dokumen KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas secara mandiri haruslah dilakukan validasi. (ADV)

No More Posts Available.

No more pages to load.