SAMARINDA: Lagu Indonesia Raya bergema dalam rapat paripurna yang digelar DPRD dengan agenda LPKj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Wali Kota Samarinda tahun 2019. Sayangnya lagiu kebangsaan itu belum cukup menjadi tali rekonsiliasi kedua lembaga yang sepekan kemarin seolah ‘berperang’, terkait APBD tahun 2020.
Sidang paripurna secara online, Kamis (14/5/2020) malam, dihadiri 37 dari 45 anggota DPRD Kota Samarinda. Tapi tidak terlihat Ketua DPRD Siswadi, sehingga rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Subandi.
Ketua DPRD Siswadi tidak hadir dalam rapat paripurna, menjadi pertanyaan. Apakah sengaja atau izin karena berhalangan, karena Siswadi pada Kamis siangnya masuk ke kantor DPRD Kota Samarinda dan sempat berdialog dengan beberapa wartawan.
“Rapat paripurna hari ini dihadiri 37 anggota dari 45 anggota DPRD seluruhnya. Dengan demikian, jumlah peserta rapat sudah melebih dua per tiga dari seluruh anggota dewan dan dinyatakan kuorum,” ucap Subandi, Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda yang memimpin sidang.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Siswadi, sehari sebelumnya menumpahkan kemarahan di depan wartawan yang diundangnya ke ruangan sidang paripura DPRD Jalan Basuki Rahmat, Rabu 13 Mei lalu. Siswadi menuding pemerintahan menyembunyikan sesuatu di balik kebijakan pandemi covid-19, karena tidak mau hadir diundang rapat membahas anggaran oleh DPRD Kota Samarinda.
Sekretaris Daerah Sugeng Chairuddin yang ikut diserang oleh ketua DPRD Siswadi, menjelaskan, Pemkot Samarinda tidak mau hadir rapat tatap muka karena menegakkan aturan, tidak boleh berkumpul lebih 10 orang. Sebagai pejabat pemerintah dia menjaga agar tidak melanggar aturan itu.
Menurut Sugeng, Rapat eksekutif – legislatif bisa dilakukan virtual menggunakan aplikasi video conference. Cara itu juga yang digunakan oleh DPR RI maupun DPRD Provinsi dan kota-kota lain. Sugeng mempertanyakan apa maksud harus rapat tatap muka?
Tidak hadirnya Siswadi pada rapat paripurna LKPJ Wali Kota Samarinda, Kamis malam 14 Mei 2020, jadi perhatian masyarakat. Situasi pandemi covid-19, ketika Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bahu membahu dan bergotong royong melawan virus yang belum ada obatnya itu, di Samarinda dua lembaga dari trias politika justru dilihat publik saling bermusuhan.
Lagu kebangsaan yang bergema secara online para rapat paripurna, belum mampu meredamkan konflik kedua lembaga. #
Sumber : Tim Kaltim TV
Comments are closed.