Warga Balikpapan Terdampak Menerima Bantuan Rp300 Ribu, Segera Daftar

oleh -203 views
Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud.

BERITAKALTIM.CO= Pemerintah Kota Balikpapan dalam waktu dekat akan membagikan bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300 ribu bagi warga terdampak.

Untuk memudahkan pendataan khususnya masyarakat yang terdampak namun bum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial bisa melakukan pendaftaran kepada Dinas terkait.

“Bagi yang terimbas PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Red), terutama para pelaku usaha nanti bisa mendaftar ke dinas-dinas terkait. Seperti pelaku UMKM bisa mendaftar nanti ke Dinas UKM, Koperasi dan Perindustrian, kemudian yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja, Red) ke Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan, Red) kemudian yang lain-lain nanti di OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red) masing-masing,” jelas Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud usai menyampaikan perkembangan kasus Covid 19, di Balai Kota, Rabu sore (21/7/2021).

Rahmad Mas’ud mengatakan, pemerintah memberikan bantuan bagi terdampak PPKM karena aktivitas masyarakat menjadi terbatas.

Diperkirakan ada 48 ribu Kepala Keluarga (KK) yang akan menerima manfaat. Dengan anggaran yang dialokasikan sekira Rp15 miliar dengan estimasi bantuan yang diterima sebesar Rp300 ribu tiap KK.

Senentara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo saat dihubungi mengatakan sasaran program bantuan sosial yakni warga terdampak langsung PPKM di Kota Balikpapan.

“(yang sudah terdata) 18.148 (KK) kami menyiapkan (untuk) 25 persen dari (193 ribu KK) seluruh Balikpapan, jadi kurang lebih (untuk) 48 ribu (KK) alokasinya,” ucapnya.

Karenanya, apabila ada yang belum terdaftar, selama hasil verifikasi benar, maka Pemkot Balikpapan akan tetap membagikan bantuan sosial bagi warga terdampak aturan pembatasan.

Agus menjelaskan mekanisme pembagian bansos sebelumnya didata oleh RT tetapi untuk saat ini di data melalui dinas terkait yang membidangi.

Adapun kriteria penerima bantuan antara lain pedagang yang tidak bisa berjualan karena berada di kawasan berjualannya ditutup sementara. Kemudian, yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat. Lalu pekerja yang juga terdampak aturan pembatasan meliputi buruh pelabuhan dan bandara, supir angkutan umum termasuk transportasi online hingga korban PHK.

“Kalau misal ada tokoh masyarakat, RT atau lurah yang merasa bahwa ini masuk dalam kategori yang kami maksudkan tadi benar-benar terdampak PPKM, maka silahkan untuk didata lagi dan nanti kami verifikasi. Tetap nanti haknya kami berikan,”jelasnya.

Agus mengatakan, data ini masih terbuka bagi yang belum dan merasa berhak untuk mendapatkan bantuan sosial bagi warga terdampak PPKM Darurat ini.

“jumlah sasaran penerima bantuan sosial bisa saja bertambah, karena data penerima yang ada terus diverifikasi. Sehingga pagu anggaran sebesar Rp. 15 Miliar yang disiapkan sudah mencakup 25 persen dari seluruh kepala keluarga sasaran yang ada,” paparnya.

Dikatakannya, pagu ini 25 persen dikali sasaran jadi sekitar 48.000 alokasinya. Jadi dari angka ini kalau masih ada yang belum sepanjang hasil verifikasi benar kita bagikan.

Agar bantuan sosial ini tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan Bantuan sosial yang diturunkan pemerintah pusat. Pemkot Balikpapan melibatkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) dan PT Pos Indonesia.

Untuk proses verifikasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Waktu yang dibutuhkan hanya satu hari, dengan catatan data dilengkapi dengan NIK, alamat terakhir dan nomor telepon. #

Wartawan: Thina