Warga Desa Mekar Jaya Sebulu Kukar Didatangi Puji Hartadi, Sosper Bantuan Hukum

oleh -283 views
Salah satu Narsumber saat memaparkan materi Perda nomor 1 tahun 2019 saat kegiatan sosper yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kaltim, Puji Hartadi.

BERITAKALTIM.CO- Anggota DPRD Kaltim fraksi PKB, Puji Hartadi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sebulu, Kutai Kartanegara.

Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses serta menerapkan protokol kesehatan,” ungkap Puji Hartadi saat dikonfirmasi via WhatsApp, Minggu (11/4/2021).

Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, Puji berharap dapat menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan. Terlebih, Perda yang mengatur Penyelenggaraan Bantuan Hukum di masyarakat itu juga dibuat demi mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di mata hukum.

“Saya kira ini langkah yang maju untuk kedepannya. apa gunanya kita bikin perda kalau tidak kita sosialisasikan, ibarat barang yang kita produksikan tetapi tidak ada pemasarnnya,” bebernya.

Politis PKB tersebut mengungkapkan Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum sangat penting disosialisasikan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat mengetahui kedudukanya dimata hukum.

“Perda ini dari inisiatif DPRD Kaltim, dan dalam pembuatan Perda ini juga melibatkan akademisi dan instansi terkait. Dengan adanya sosialisasi ini kita harapkan kedepan ketika masyarakat tersangkut masalah hukum bisa dapat bantuan hukum secara gratis,” paparnya.

Selain itu, Puji Hartadi mengatakan dengan tersosialisasinya perda tersebut masyarakat lebih memahami bahwa didalam perda nomor 5 tahun 2019 terdapat bantuan hukum secara gratis, sehinngga masyarakat tidak kebingungan tentang masalah bantuan hukum.

“Pandangan masyarakat selama ini, jika terkena kasus atau permasalahan hukum, mereka untuk menyewa pengacara membutuhkan biaya yang besar, dengan adanya Perda ini kita bisa meringankan dan membantu masyarakat dan LBH yang akan ditunjuk nanti gratis untuk masyarakat,” tutupnya.

Sementaraa narasumber kegiatan, Suwardi Sagama dalam pemaparannya menyebutkan bahwa nantinya jika Perda ini sudah berjalan maka penerima bantuan hukum yakni setiap orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dan setiap orang serta kelompok yang mengalami kesulitan atas persoalan hukum yang dialaminya.

“Untuk Perda ini kita masih menunggu Pergub agar bisa terlaksana, dan setelah Pergubnya ada kemudian masyarakat meminta ke LBH yang sudah terverifikasi oleh Pemprov Kaltim, maka masyarakat yang tidak mampu mendapat bantuan hukum secara gratis,” paparnya.

Untuk diketahui dalam kegiatan sosper tersebut dihadiri sekitar 120 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda hingga kepala Desa serta menghadirkan 2 narasumber yakni Suwardi Sagama dan Sadikin. #

Wartawan: Heriman