Warga Pesisir Kaltim Menilai Raperda Zonasi Merampas Ruang Usaha

oleh -241 views
Sejumlah aktivis LSM menyampaikan aspirasinya kepada Pansus RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil) DPRD Kaltim.

BERITAKALTIM.CO- Sejumlah aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) bersama kelompok masyarakat pesisir garis pantai Kalimantan Timur, belum sepakat dengan draf yang diusulkan Pansus (Panitia Khusus) Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) yang sedang dikerjakan di DPRD Kaltim.

Hal itu terungkap saat masyarakat yang tinggal di pesisir Provinsi Kalimantan Timur melakukan rapat dengar pendapat dengan Pansus RZWP3K atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di DPRD Kaltim.  Setidaknya ada 6 masalah dikemukakan, agar draf Raperda yang sedang disusun mengakomodir kepentingan masyarakat.

Enam point yang ditolak para aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat itu, yaitu Raperda akan merampas ruang sekitar 700 ribu hektar yang tumpang tindih kawasan tambang migas dengan nelayan. Kedua mengganggu akses wilayah tangkap ikan, menggusur pemukiman nelayan di pesisir, pengsuran ruang publik sepanjang Teluk Balikapan sampai Bandara Sepinggan untuk coastal road.

Kemudian melanggar cagar alam Teluk Adang dan Teluk Apar serta terakhir izin-izin dermaga yang berbenturan dengan kawasan tangkap ikan.

“Dari data-data itu kami meminta agar Raperda dibatalkan,” kata Yohana Tiko, Direktur Daerah Walhi Kaltim saat jumpa pers dengan Wartawan, usai acara RDP (Rapat Dengar Pendapat) di DPRD Kaltim.

Para aktivis hadir di DPRD Kaltim dengan membawa spanduk yang bertuliskan “RZWP3K Kaltim mengancam keselamatan nelayan tradisional dan Masyarakat Pesisir”. Perwakilan masyarakat yang hadir diantaranya dari Forum Pemerhati Teluk Balikpapan/ Walhi dan JATAM. Mereka bergabung dalam sebuah koalisi untuk mengawal agar Raperda RZWP3K tidak merugikan hak-hak nelayan.

Sementara Ketua Pansus RZWP3K Sarkowo V Zahry membuka ruang kepada warga Kaltim, terutama yang berada di pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi Kaltim untuk menyampaikan aspirasinya untuk dijadikan dasar penyusunan Raperda. Agenda penyerapan aspirasi masih terus dilanjutkan dengan masyarakat maupun kalangan dunia usaha. #

Sumber:  Tim Kaltim TV | Hardin