SAMARINDA,BERITAKALIM.com – Masalah infrastruktur tampaknya masih menjadi hal dominan dalam aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui reses anggota dewan. Tidak maksimalnya pemerintah dalam pemerataan pembangunan di setiap kota dan kabupaten menjadi alasan utama masyarakat menyuarakan keluhan di hadapan anggota dewan, baik dengan nada keras maupun dengan bentuk aspirasi secara tertulis.
Anggota DPRD Kaltim Safuad yang melaksanakan reses di berbagai tempat di daerah pemilihan (Dapil) V Bontang, Kutim dan Berau mengatakan masyarakat rata-rata masih merasa belum puas dengan kinerja pemerintah dalam hal pemerataan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur dan sektor-sektor penunjang pembangunan yang lainnya.
Di Sangatta Kutai Timur, tepatnya di Desa Singa Gambara, masyarakat menginginkan pemerintah konsisten dalam melakukan program-program yang benar-benar prorakyat. Misalkan dalam hal program beras miskin, masyarakat setempat menilai bahwa program tersebut hanya bertahan sebentar. Padahal warga sangat berharap dan bergantung dengan program tersebut. Menurut mereka program beras miskin (raskin) secara tidak langsung dapat membantu masyarakat yang kurang mampu.
“Dengan harga yang murah setidaknya masyarakat dapat menikmati beras tersebut. Berbeda dengan beras normal yang harganya sangat tinggi dan susah dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ucapnya.
Sementara di Bontang, khususnya di Desa Sidrap masyarakat setempat mengeluhkan permasalahan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena sebagian masyarakat di desa tersebut masih bergantung dengan hasil alam yang hingga kini tidak tentu penghasilannya. Sedangkan di Desa Teluk Pandan masalah drainase hal yang paling utama disampaikan oleh masyarakat pada reses kali ini. Masyarakat berharap agar pemerintah melalui anggota dewan dapat segera melakukan perbaikan, karena kondisinya saat ini sudah rusak dan berakibat air meluap ke ruas jalan.
Sektor pendidikan juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan, karena menurut masyarakat setempat sistem penjaringan beasiswa yang ada sekarang masih kurang dimengerti oleh sebagian pelajar di daerah tersebut. Apalagi dengan minimnya akses teknologi yang berbasis internet mengakibatkan para pelajar di daerah tersebut kurang paham proses untuk mendapatkan beasiswa yang dilakukan secara online.
Untuk itu masyarakat berharap agar ke depannya mengenai beasiswa pemerintah dapat turun langsung mensosialisasikan tentang sistem dan proses untuk mendapatkanya.
Selanjutnya masalah kesehatan juga yang paling utama dan menjadi keluhahan yang fokus disampaikan warga. Dengan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ditambah dengan fasilitas yang minim warga berharap agar pelayanan dapat diutamakan. Walaupun diakui warga bahwa BPJS sedikit membantu meringankan beban mereka dalam sektor kesehatan, namun harusnya dalam pelayanan juga mesti seimbang.
Politikus asal PDIP ini saat di hadapan masyarakat mengatakan bahwa kewajiban dan fungsi DPRD yang antara lain sebagai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan akan mengawal apa yang telah disampaikan masyarakat melalui aspirasinya.
“Aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan evalusi kinerja kami dan pemerintah. Semua itu akan bertahap,” katanya. (adv/yud/oke)
Teks foto: safuad
