BeritaKaltim.Co

Gagas UPTD Penilaian Perimbangan

1oppeningSAMARINDA,BERITAKALTIM.COM – Menggagas pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani terkait dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah, Martinus Anggota Komisi II DPRD Kaltim menilai pembentukkan UPTD tersebut diyakini akan membantu daerah dalam pencapaian mendapatkan dana bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur.

“Kita buat saja UPTD Penilaian Perimbangan, sehingga ada unit kerja khusus yang mengawal perimbangan dana yang mestinya di terima Kaltim dari hasil pengelolaan seperti CPO (Crude Palm Oil). UPTD-nya berada dibawah Dispenda, UPTD ini akan sangat membantu Dispenda dalam menggenjot pendapatan bagi daerah,” gagas Martinus.

Demikian disampaikan Martinus dalam rapat dengar pendapat Komisi II dengan Dinas Pendapatan Daerah Kaltim pada Senin (25/5) lalu saat membahas poin-poin yang akan diusulkan dalam draft Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Hubungan Keuangan Pusat dengan Daerah. Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II Edy Kurniawan serta diikuti anggota komisi II lainnya.

Ia juga menambahkan, tentu pembentukkan UPTD tidak bisa serta merta dapat berdiri tanpa prosedur. Untuk itu, menurut Martinus gagasan ini diharapkan bisa menjadi masukan besar yang akan menggiring sebuah keadilan bagi daerah penghasil seperti Kalimantan Timur.

Sementara mengenai UPTD itu sendiri penempatan kerjanya menyesuaikan kebutuhan, artinya apabila memang berdasarkan pertimbangan efektif dan efisiensi UPTD nya berada di wilayah pemerintah pusat yaitu Jakarta maka hal ini perlu difikirkan.
“Kita memang sedang mengawal perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, saya pikir pembentukkan UPTD ini perlu dipertimbangkan agar diadakan. Jika memang persoalan nama unit pelaksananya perlu disesuaikan dapat didiskusikan lebih lanjut,”kata Martinus.

Menanggapi gagasan Martinus, Jhony Topan Kepala Bagian Perimbangan Dana Dispenda Kaltim mengatakan bahwa memang pembentukkan UPTD tersebut menurutnya tidak semudah yang dibayangkan, tentu ada proses yang harus dilakukan untuk membentuk UPTD Penilaian Perimbangan seperti yang digagas Martinus. Menyambut baik masukan, Jhony akan melaporkan hasil pertemuan yang digelar Senin (25/5) kepada Kepala Dispenda Kaltim Eddy Kuswadi. (adv/lia/oke)
Teks: BIKIN TEROBOSAN: Anggota Komisi II DPRD Kaltim Martinus menyampaikan gagasan di hadapan Dinas Pendapatan Daerah Kaltim.

Leave A Reply

Your email address will not be published.