SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kaltim Syafruddin meyakinkan komitmennya, F-PKB terus memperjuangkan hak rakyat terutama dalam mempertanyakan proses penganggaran megaproyek jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda. Isu berkembang, sejumlah Fraksi yang getol menyoal tol itu kini mulai “kemasukan angin” sehingga perjuangan keras yang selama ditunjukan, sudah mulai mengendur.
“Kalau kami F-PKB tidak akan kendur, tidak benar kami disebut kemasukan angin. Kami akan tetap komitmen, akan tetap keras dan tegas menyoal anggaran tol itu. Karena ini semua untuk kepentingan kita juga, bukan untuk siapa-siapa. Ngapain juga kami harus mau kemasukan angin,” kata Udin – dia akrab disapa – kemarin.
Dijelaskannya, F-PKB sudah mempelajari secara mendalam, bahwa penganggaran tol khususnya di segmen I senilai Rp 1,5 triliun dengan sistem tahun jamak (multi years contract) itu adalah salah menurut hukum, melanggar Permendagri No 21/2011. Itu artinya semuanya harus diluruskan sehingga sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Orang Bappeda saja sudah mengakui kalau mereka lalai, jadi untuk apa kami kemasukan angin seperti yang diasumsikan orang-orang itu. Nah karena lalai, karena salah, mari kita luruskan. Makanya itulah evaluasi penganggarannya harus segera dilakukan sebelum masalah hukum mendera kita semua,” ujarnya dengan tegas.
Ditengarai, penganggaran tol itu memang menyalahi Permendagri 21/2011 yakni tak melalui proses pembahasan di KUA/PPAS, tidak ada skim penganggarannya dan lain sebagainya. Penganggarannya yang dikesankan dipaksa sangat kentara terlihat, yakni disahkan menjadi MYC jelang dua hari anggota DPRD Kaltim yang baru, dilantik. #zay
Comments are closed.