BeritaKaltim.Co

Gandeng Kejaksaan Sosialisasikan UU Tipikor, Kajati Hadir

Jaang: Saya Tidak Mau Wariskan Masalah Gandeng Kejaksaan Sosialisasikan UU Tipikor, Kajati Hadir --- Sub.
KAJATI. Ditengah kesibukannya, Kajati Kaltim Ahmad Djaenuri menyempatkan untuk memberikan pencerahan hukum bagi pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda

SAMARINDA. BERITAKALTIM.COM – Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Ahmad Djaenuri SH MH pada sosialisasi Peraturan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan tindak lanjut atas arahan Presiden RI tentang kebijakan daerah, tentunya menjadi kehormatan dan motivasi bagi peserta sosialisasi yang tidak lain para pejabat di lingkungan Pemkot.

Dalam kegiatan yang berlangsung di aula Rumah Jabatan Wali Kota, Ahmad Djaenuri tidak cukup lama memberikan pencerahan, namun langsung mengenai. Ia menekankan pentingnya aturan dan perundangan yang harus diketahui pejabat.

“Pejabat harus tau aturan dan perundang-undangan. Tidak ada kata tidak tahu. Jadi mau tidak mau harus belajar. Belajar bisa lewat bertanya, konsultasi dan lainnya,” pesan Djaenuri.

Sementara, Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang mengaku tidak ingin mewariskan masalah. Tidak hanya masalah pembangunan yang kini ia minta dikebut agar bisa tuntas bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan dirinya bersama Wakil Wali Kota (Wawali) Nusyirwan Ismail akhir tahun ini. Untuk persoalan administrasi juga ia minta agara diperhatikan secara serius. Terutama yang bisa bersentuhan dengan masalah hukum. Karena itu, ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk bisa memberikan perhatian serius terkait itu.

Wali Kota mengaku banyak mendapatkan hal positif dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan atas kerja sama Pemkot Samarinda dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim itu. Apalagi sosialisasi itu disampaikan langsung oleh dua pemateri berkompeten yakni Kepala Kejari Samarinda I Putu Gede Sudharma dan Koordinator Tindak Pidana Umum Kejati Kaltim Irfan Djaya, termasuk pencerahan singkat dari Kajati Kaltim.

“Sangat luar biasa materi yang kita dapatkan hari ini (kemarin, Red). Ibarat kalau kita kuliah, materinya ini sudah mencapai beberapa SKS (Sistem Kredit Semester, Red),” ujar Wali Kota dalam kegiatan yang melibatkan hampir seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan para camat serta lurah se-Samarinda itu.

Pada prinsipnya lanjut Wali Kota yang kemarin didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Zulfakar Noor itu mengaku sangat siap untuk diberi pendampingan oleh pihak kejaksaan. Terutama agar semua tindakan yang berpotensi tersandung masalah hukum bisa diantisipasi sejak dini. Bahkan Wali Kota membuka lebar pintu kerja sama antara Kejaksaan dalam hal pendampingan hukum dengan sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) di kota ini.

“Masa jabatan kami tersisa kurang lebih dua bulan. Saya tidak ingin ada masalah yang menimpa staf saya di kemudian hari. Makanya, saya minta supaya semua administrasi bisa dibereskan dari sekarang, termasuk persoalan aset,” pintanya.

Bahkan Wali Kota mengaku tidak jarang berbicara keras dengan bawahannya. Karena menurutnya, semua itu ia lakukan untuk kebaikan bersama.

Sementara Sekkot Zulfakar meminta kepada semua pegawai untuk banyak belajar agar bisa mengerti persoalan hukum. Bahkan jika tidak mengerti, diminta agar jangan sungkan untuk bertanya dan mencari tahu informasi.

“Karena kesalahan administrasi sekecil apapun, bisa berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Jadi harus bisa lebih teliti,” ungkap Zulfakar merangkum materi yang disampaikan para narasumber kemarin. #hms6

Comments are closed.