BeritaKaltim.Co

Bapperda Harus Miliki Bank Data

16EDY KURNIAWANSAMARINDA. BERITAKALTIM.COM – Anggota DPRD Kaltim Edi Kurniawan mengungkapkan, banyak masukan setelah Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Yogyakarta beberapa waktu lalu. Terutama yang berkaitan dengan alur serta mekanisme serta pendataan administrasi perda yang telah dibuat maupun yang masih dalam rencana.

Menurut Edi, Bapemperda DPRD DIY memiliki cara berbeda dalam mengatur mekanisme pembentukan perda. Dengan pengelolaan perda yang tertata dalam bank data yang mereka miliki, sehingga memudahkan dalam hal melakukan pengawasan perda itu sendiri.

“Kita banyak belajar dari kunjungan kali itu. Terutama mengenai pendataan perda. Harusnya kita juga bisa, seperti membuat alur kerja atau sistem kerja dalam melakukan pengawasan-pengawasan yang dimulai dari kajian analisis mengenai bagaimana perda itu terdata, lengkap dengan peraturan gubernurnya. Misalkan, di tahun berapa perda tersebut terbit. Kita memiliki datanya sehingga memudahkan dalam hal mengawasi,” katanya.

Selain itu Ketua Komisi II tersebut juga mengatakan alasan mengapa bank data tersebut sangat dibutuhkan. Ia menilai pentingnya bank data adalah untuk mengontrol perda-perda yang telah dikeluarkan. Dari situ bisa dilihat pengawasannya, sudah berjalan maksimal atau tidak, apakah masih berlaku atau sudah expired sehingga terukur dengan jelas.

Ia juga menambahkan jika mekanisme pendataan telah berjalan dengan maksimal maka akan sangat memudahkan alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi untuk mengontrol perda-perda yang manjadi bagian tugas dari masing-masing komisi tersebut. Misalkan perda mengenai anak jalanan (anjal). Tentu perda tersebut berkaitan dengan pengawasan di Komisi IV. Hal tersebut tentu akan sangat baik sebagai rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku pelaksana perda.

“Bapperda berperan sebagai filter bagi perda-perda yang ada, mengontrol serta menyiapkan data perda-perda yang sudah tidak berlaku. Selanjutnya diserahkan kepada komisi untuk dilakukan pengawasan terkait perda tersebut,” ucapnya.

Terakhir politikus PDI-P tersebut berharap agar pola tersebut dapat menjadi masukan untuk bekerja dengan maksimal, tidak mesti mengikuti mekanisme yang ada di provinsi lain, namun paling tidak masukan-masukan tersebut bisa menjadi pertimbangan agar ke depannya Bapperda DPRD Kaltim dapat maksimal bekerja. #adv/yud/gg/oke

Comments are closed.