SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Upaya menekan angka penularan HIV/AIDS dalam sektor pariwisata tentu membutuhkan komitmen bersama yang kuat.
Untuk menanggulangi dibutuhkan komitmen dari masyarakat, pemerintah dan pengusaha. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisyal Assegaf.
“Ada tantangan tersendiri bagi daerah yang sedang melakukan upaya pengembangan sektor pariwisata untuk menarik minat wisatawan baik domestik maupun dari luar negeri. Salah satunya kemungkinan peningkatan angka penularan HIV/AIDS melalui wisatawan yang masuk melalui jalur udara maupun darat,” kata Andi Faisal Assegaf usai mengikuti pembukaan Sosialisasi Lintas Sektor dan Lintas Program terkait Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS pada sektor pariwisata, Kamis (14/4) kemarin.
Pertemuan di kantor Wali Kota Balikpapan tersebut mengagendakan MoU terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisal, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim HM Aswin, Kepala Biro Sosial H Syafriansyah Hasani dan Sekretaris KPA Kaltim Yurnanto.”Yang dikhawatirkan adalah bila tidak dilakukan pencegahan serius hingga tahun 2020 kasus penularan HIV/AIDS ini bisa mencapai 1,6 juta jiwa. Bukan angka yang kecil, bahkan kita perlu menyatakan perang terhadap bahaya HIV/AIDS yang mengancam tak hanya generasi muda namun juga ibu rumah tangga,” ungkapnya.
Setelah sosialisi ini, Andi Faisal mengapresiasi upaya berikutnya seperti penyuluhan sadar wisata yang akan dilakukan pada seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Penyuluhan tersebut pelaksanaannya terbagi atas dua pendanaan, yaitu melalui APBD 2016 Kaltim pelaksanaan di Berau, Kutai Timur dan Balikpapan. Serta pendanaan APBN 2016 penyuluhan di Kutai Timur, Paser, Penajam Pasir Utara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang dan Samarinda. Penyuluhan ini bertujuan mewujudkan wisata yang aman tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan menjadikan kenangan baik.
Ditambahkan , kasus penyebaran HIV/AIDS saat ini memang tergolong darurat. Jika melihat potensi peningkatan penularan hingga 1,6 juta jiwa pada 2020, maka jika melihat jumlah kasus baru terhitung sejak 2005 hingga 2014 sebanyak 5.000 kasus, tentu dipastikan angka penyebarannya mendekati hampir seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia.”Terutama daerah yang mengembangkan pariwisata. Jelas ini bukan sekadar masalah kesehatan semata. Namun juga masalah aspek kebudayaan, sosial, prilaku, agama dan beberapa aspek kehidupan lainnya,” sebutnya.#adv/lia/sam/gg
Comments are closed.