BeritaKaltim.Co

Kasir Bankaltim Diduga Terbitkan Bukti Lunas PBB Fiktif

SAMARINDA, BERITAKALTIM.CO- Beberapa warga Samarinda yang membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Bankaltim (BPD Kaltim) was-was dengan bukti pembayaran dan tanda lunas yang diberikan kasir bank. Surat bukti lunas PBB mereka diduga fiktif, alias tak diakui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda, karena uang pembayaran PBB-nya tak sampai ke kas daerah Samarinda.

Banyak warga yang mengalaminya. Sudah membayar PBB tapi bukti pembayaran dan tanda lunas yang diberikan kasir BPD tak diakui Bapenda Samarinda, sehingga harus membayar dua kali untuk tahun tagihan PBB yang sama.

Dari salinan dokumen pembayaran PBB oleh masyarakat di BPD Capem Lembuswana yang diperoleh beritakaltim.co, bukti setoran PBB tahun 2015 yang diberikan kasir sah hasil print out dan ada stempel tanda lunas dari bank. Dicantumkan pula nama petugas kasirnya, yakni berinitial Fr.

Tapi saat warga itu membayar PBB tahun 2016 baru ia menyadari kalau bukti pembayaran PBB tahun 2015 itu aspal karena tidak diakui Bapenda. Sementara Bapenda masih mencatat PBB tahun 2015 belum dibayar pemilik tanah dan bangunan.

Warga yang menjadi korban penerbitan bukti lunas PBB fiktif tersebut mengaku apa yang menimpa dirinya sangat aneh, karena dari 20 lebih bidang tanah dan bangunan yang dibayar PBB-nya di BPD Lembuswana, hanya bukti lunas tiga bidang tanah dan bangunan yang fiktif, atau nilai PBB yang harus dibayar besar, sedangkan yang kecil-kecil tak bermasalah.

Advokat yang juga aktif di Yayasan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kaltim, Zainal Aripin, ketika diminta tanggapannya menyebut, bukti lunas PBB yang dianggap Bapenda fiktif, untuk tiga bidang itu besaran PBB-nya masing-masing Rp8.511.520,oo dan Rp3.976.508,oo, serta Rp660.989,oo.

“Kalau bukti lunas PBB yang nilainya kecil-kecil,tak bermasalah, artinya, uangnya masuk ke kas daerah,” katanya.

Menurut Zainal, cara Bapenda Samarinda menangani masalah tak masuknya setoran PBB ke kas daerah dengan melaporkan ke Polresta Samarinda justru menyusahkan warga. Sebab, buntutnya warga itu yang dipanggil polisi dan diminta datang menyerahkan salinan bukti setor dan tanda lunas dari BPD.

“Harusnya Bapenda mengadukan kasir BPD, karena kasir bank itu yang menerbitkan dokumen bukti lunas PBB yang dianggap fiktif,” ucapnya.

Dijelaskan pula, warga yang menjadi wajib membayar PBB tak memiliki modal dan pengetahuan yang cukup untuk membuat dan mencetak dokumen lunas PBB, karena itu dalam permasalahan PBB ini sebaiknya langsung diselidiki Pemkot Samarinda dan BPD Kaltim dengan sasaran para kasir penerima setoran PBB.

Zainal menambahkan, temuan bukti lunas PBB yang diduga fiktif bukan hanya merugikan pemkot saja tapi masyarakat lebih dirugikan lagi sebab, orang yang sudah membayar PBB dianggap belum membayar.

“Jika perlu oknum kasir BPD yang diduga menggelapkan setoran PBB dikenai tuduhan korupsi, bukan penggelapan,” ujarnya.#into

Comments are closed.