BeritaKaltim.Co

Sengketa Lahan Warga Tanjung Laut, Masuk Mediasi DPRD Bontang

Bontang – Sengketa lahan yang terjadi di Kawasan Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan, Tepatnya di RT 30 masuk rana DPRD guna melakukan mediasi. Mediasi sendiri dilaksanakan di gedung DPRD Kota Bontang dengan dipimpin langsung Ketua Komisi 1 DPRD Bontang Agus Haris. Selasa (03/07) siang.

Dijelaskan Agus Haris, pihaknya sengaja melakukan mediasi dengan mengundang berbagai instansi terkait guna menjelaskan batas mana saja yang bisa di banguni oleh masyarakat. Mengingat lokasi yang menjadi sengketa berada di area pesisir yang mana setiap bangunan yang ada hanya diperbolehkan memiliki

“Tujuan rapat kali ini,kami ingin mendengarkan pokok-pokok permasalahan yang selama ini terjadi pada pak miing dan warga sekalian. Setelah kami mendengar permasalahan tersebut, kami akan melakukan rapat bersama Pemerintah Kota Bontang untuk menentukan keputusan apa yang akan kami lakukan,” kata Agus Haris.

Sementara itu, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang Muhammad Rizali menjelaskan bahwa terkait sertifikasi disekitar badan laut atau badan sungai sekitar 100 sampai 150 meter dari pasang surut air pihaknya tidak akan memberikan sertifikat. Akan tetapi, dijelaskan Rizali ada pengecualian bagi pemberian sertifikasi lahan. Ia menjelaskan, jika dipinggir laut tersebut terdapat jalan umum maka boleh di sertifikatkan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan oleh pemeruntah dengan batas

“Jika jarak yang telah ditentukan sesuai, maka akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB),” terangnya.

Sementara, jarak yang boleh dibanguni pemukiman oleh masyarakat, yakni 100 meter dari pasang surut air laut. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, Agus Haris akan kembali menjadwalkan rapat ulang setelah melakukan rapat terlebih dahulu dengan Pemerintah Kota Botang. (ADV/Ismail

Comments are closed.