Migas dan Batubara Tak “Seksi” Lagi

oleh -527 views
Aji Sofyan Efendi (kiri) dalam acaa Diskusi Migas.

SANGATTA, beritakaltim.co- Setiap daerah penghasil sumber daya alam baik minyak, gas, batu bara dan mineral lainnya diharapkan memiliki terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di luar sektor pertambangan. Jangan terlalu tergantung dengan dana bagi hasil (transfer pusat) dalam membiayai program pembangunan di daerah.

Hal itu disampaikan Aji Sofyan Effendi (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Mulawarman) Samarinda yang menjadi narasumber pada kegiatan Forum Diskusi Hulu Migas yang mengusung tema “Kontribusi Kegiatan Hulu Migas Sebagai Penggerak dan Pengembang Perekonomian di Daerah, Kamis (11/7/2019) di Balikpapan.

”Jangan terlalu tergantung dengan dana bagi hasil (transfer pusat) dalam membiayai program pembangunan di daerah,” tegas Aji Sofyan.

Ia menambahkan fluktuasi harga dan produksi minyak yang tidak menentu sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian baik secara global,nasional maupun lokal.

Sofyan menjelaskan bahwa kesejahteraan di daerah penghasil sumber daya alam sedikit lebih kecil dibandingkan dengan daerah bukan penghasil. Sebagai contoh dari indikator pada 2017, tingkat kemiskinan daerah pengasil sebesar 22,02 persen, sedangakan daerah non penghasil 15,12 persen. Angka Harapan hidup di daerah penghasil sebesar 70,8 tahun sedangakan daerah non penghasil 73,05 tahun.

Ia menyarankan pemerintah daerah untuk berani membuat terobosan kebijakan beralih ke sektor SDA yang memberikan nilai tambah seperti industry pengolahan bauksit,aluminium, biji besi, industri CPO,Karet,Kakao dan turunannya, termasuk sektor pariwisata. “ Misalnya, harga Bauksit 19 US dollar per ton, jika diolah menjadi aluminium ingot, harganya mencapai 2.225 US dollar per ton. Begitu pula dengan industry olahan CPO dan turunannnya,” jelas Sofyan.

Sementara itu, Saifudin selaku Kepala Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas) Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mengatakan bahwa kontribusi SKK Hulu Migas cukup signifikan bagi perekonomian di daerah.Bukan hanya dana bagi hasil (DBH), Participating Interest (PI) senilai 10 persen, pajak dan retribusi daerah, bisnis penyedia barang dan jasa bagi pengusaha lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, tanggung jawab social (CSR- Corporate Social Responsibility), penggunaan fasilitas penunjang perusahaan bagi masyarakat sekitar (bandara,jetty,pesawat dan kapal) serta pasokan gas ke rumah-rumah masyarakat.

Saifudin menjelaskan, dalam operasional kegiatan, kemungkinan ada kesalahan berupa kebocoran saluran minyak dan gas. SKK Migas punya tanggung jawab ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampaknya dan SKK Migas siap berkomunikasi dengan masyarakat bagaimana solusinya. “ Jika terjadi suatu persoalan seluruh pihak baik pemerintah daerah, stake holder, SKK Migas,media dan seluruh pihak harus sinergi untuk meminimalisir dampak yang terjadi dari aktifitas pengelolaan tambang,apakah minyak dan gas, batu bara dan sebagainya,” ajak Saifudin.(hms4)