AKD DPRD Kaltim Terbentuk, PKB Dapat Ketua Komisi I

oleh -139 views
Syafruddin, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Siapa bakal mengisi posisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kalimantan Timur mulai terang benderang. Mulai dari siapa menjabat ketua Komisi, ketua Badan Musyawarah (Banmus), ketua Badan Anggaran (Banggar) dan ketua Badan Kehormatan, sudah lengkap dan tinggal menunggu disahkan dalam sidang paripurna.

Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB, Syafrudin. Menurutnya, lobi-lobi dan rapat penyusunan AKD sudah berlangsung sejak September 2019 lalu.

“Paripurnanya kemungkinan besar pekan depan. Semua AKD sudah terbentuk. Tinggal ditetapkan saja lagi,” ungkapnya saat dikonfirmasi beritakaltim via WhatsApp.

Menurutnya, setiap partai politik (parpol) bahkan telah mengutus perwakilannya untuk menempati posisi yang disediakan pada Aalat Kelengkapan Dewan. Untuk jabatan Ketua Komisi II misalnya, akan dijabat oleh anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan dan Letua Komisi III perwakilan Fraksi Golkar.

“Untuk ketua Komisi I dijabat dari Fraksi PKB. Sementara untuk ketua Komisi IV nantinya akan diisi dari perwakilan Fraksi PPP,” bebernya.

Sementara untuk posisi Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) diisi perwakilan Fraksi PAN dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim ditempati perwakilan dari Fraksi Gerindra.

Sebagai Ketua Fraksi PKB, Syafrudin sendiri mengaku sudah merasa cukup puas dengan telah terbentuknya semua AKD tersebut. Di sisi lain, dia merasa anggota dewan dari Fraksi PKB sudah menempati posisi yang cukup strategis di AKD DPRD Kaltim.

“Dengan posisi yang ada, kami akan memaksimalkan peran anggota DPRD dari Fraksi PKB, biar bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kaltim ke depannya,” tambahnya .

Syafrudin mencontohkan seperti posisi Ketua Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, akan dimaksimalkan oleh PKB untuk membantu masyarakat dan pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan sengketa lahan pembangunan di Kaltim.

“Nanti ketuanya akan kami berikan arahan, apa yang mesti mereka kerjakan dan awasi. Misalnya banyaknya sengketa tanah dengan masyarakat yang belum kelar seperti di jalan tol dan Jembatan Pulau Balang,” tutupnya.

 

Wartawan: Heriman
Editor: les@beritakaltim.co