SAMARINDA, beritakaltim.co- Puluhan kapal tongkang mengangkut batu bara mengantri untuk melintas di kolong Jembatan Mahakam sejak beberapa bulan terakhir. Namun pihak Pelindo IV membantah penyebab antrean itu akibat penyediaan jasa pandu tunda yang lamban.
Seperti diketahui, berdasarkan aturan, setiap kapal tongkang yang melintas di bawah Jembatan Mahakam wajib menggunakan jasa pandu tunda yang disediakan oleh Pelindo IV. Beberapa pihak menyebutkan Pelindo tak mampu melayani kapal-kapal tongkang yang jumlahnya membesar untuk pengolongan di Jembatan Mahakam. Akibatnya, kapal-kapal tongkang harus menambat di sekitar kawasan Harapan Baru sambil menunggu giliran pengolongan.
Dirut PT Pelindo IV, Farid Padang, membantah tudingan tidak siapnya petugas Pelindo dalam pelayanan pandu tunda bagi kapal yang hendak pengolongan itu. Farid menyebutkan bahwa Pelindo sudah melakukan antisipasi terhadap masalah tersebut.
Pelindo Cabang Samarinda melakukan beberapa hal, yaitu menyiapkan personil Pandu dan stanby 24 jam dengan sistem 3 shift. Sedangkan fasilitas Kapal Tunda yang disiapkan ada 8 unit, masing-masing 2 unit di Jembatan Mahulu, 3 di Jembatan Mahakam dan 2 di Jembatan Mahkota 2. Kemudian 1 unit lagi di Pelabuhan Palaran.
“Tapi harus dipahami, pola operasional kapal pandu tunda ini ketika melakukan pengolongan harus memperhatikan kondisi pasang surut air sungai mahakam,” ungkapnya Minggu, (29/12/2019). Selain itu, Pelindo menambah 1 unit armada kapal tunda khusus di Jembatan Mahakam yang selama ini sudah ada 2 Unit.
Seputar terjadinya penumpukan kapal menunggu giliran pengolongan di Jembatan Mahakam, menurut Farid, lantaran pada bulan Desember 2019 hingga Februari 2020 adalah puncak musim hujan, di mana frekuensi hujan pada bulan ini sangat tinggi dan menyebabkan banjir di hulu Sungai Mahakam. Pada situasi seperti itu kapal-kapal tongkang yang sudah berisi muatan lebih mudah berlayar ke hilir menuju muara yang berhadapan dengan laut Sulawesi.
Kapal-kapal tongkang itu ada yang langsung turun ke muara, namun ada juga yang masih bertambat sementara di Harapan Baru sambil menunggu kapal induk tiba. Para nakhoda kapal memahami dengan pola memanfaatkan air pasang itu, karena lebih baik stanby di kawasan Samarinda sambil menunggu kapal induk yang akan membawa batu bara.
Menurut Farid, PT Pelindo IV (Persero) melakukan pelayanan jasa pandu pada Jembatan Mahakam berdasarkan jadwal pengolongan naik dan turun yang telah dibuat, sesuai dengan Surat Edaran KSOP nomor UM.003 / 15/11 / KSOP.SMD-2012 tanggal 28 November 2012 tentang Ketentuan Berlayar Pada Alur Pelayaran Di Kolong Jembatan Mahakam, Samarinda.
Diakuinya, sejak tanggal 13 Desember 2019, telah terjadi antrian panjang ponton dengan tujuan naik ke hulu yang akan melewati kolong Jembatan Mahakam. Ketika itu para agen melalui organisasi INSA (Indonesian National Shipowners’ Association), telah memulai komplainnya.
Menanggapi komplain dari INSA, maka pimpinan Pandu PT Pelindo IV (Persero) segera melakukan pemanduan dan memberangkatkan kapal yang naik ke hulu membawa 63 armada ponton, serta kapal-kapal yang turun ke muara Sungai Mahakam sebanyak 36 ponton. Total yang terlayani sebanyak 99 ponton.
PT Pelindo IV (Persero) juga telah menyurat ke KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan) terkait penghapusan penjadwalan kegiatan pemanduan yang sebelumnya diatur pada Surat Edaran Desember 2019 perihal Laporan Pelaksanaan Pemanduan di Kolong Jembatan Mahakam.
Farid menjelaskan, jarak antar tiang Jembatan Mahakam selebar 80 meter dan hanya dapat dilalui 1 (satu) jam saja berganti. Dari jarak itu diambil untuk fender keselamatan di kaki kiri jembatan yang mengurangi lebar alur pelayaran -11 m (minus sebelas meter). Sisanya alur pelayaran menjadi 69 meter saja. Hal ini menyebabkan perlunya kehati-hatian dalam pelayanan pemanduan.
“Pemerintah daerah juga mengatur pembagunan fender kaki kanan yang akan mengurangi arus pelayaran menjadi 58 meter saja,” bebernya saat dikonfirmasi via whatsApp.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Kaltim mengatakan Fenomena antria kapal ponton di jembatan merupakan dampak dari penertiban dari semua pihak yang bekerjasama.
“Salah satunya yaitu dampak dari Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan oleh Komisi III dengan mitra kerja yang menyangkut keberlangsungan jembatan, saya sangat setuju yang terpenting adalah keselamatan tapi tidak juga mengesampingkan sektor ekonomi,” ungkapnya saat ditemu beritakaltim. #
Wartawan: Heriman
Comments are closed.