SAMARINDA, beritakaltim.co- Rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ berlangsung secara tertutup di lantai 6 gedung D dan dihadiri oleh Sekertaris Provinsi Kaltim. Dalam rapat tersebut banyak hal seputar pembuatan laporan dan sinkronisasi hasil survey lapangan yang dipertanyakan oleh anggota DPRD Kaltim.
Salah satu anggota pansus yang berasal dari dapil IV, Sutomo Jabir mempertanyakan terkait pembangunan infrastruktur yang ada didapilnya dan program pemberdayaan masyarakat serta ketahanan pangan
“Kalau Gubernur ingin berdaulat dibidang pertanian, sudah berapa banyak irigasi yang dibangun, dan berapa yang sudah tercapai,” paparnya saat dikonfirmasi via whatsApp, Kamis (28/5/2020).
Dalam capaian kinerja ditahun 2019 hendaknya dijelaskan secara kuantitas sehingga dalam anggota DPRD bisa menjelaskan kepada masyarakat.
Namun apabila tidak dijelaskan maka akan sulit masyarakat memahami capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah.
“Saya menjelaskan kemasyarakat misalnya kita sudah mencapai keberhasilan buktinya 0,33 berdasarkan indeks G mana masyarakat tau, sementara peningkatan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar kita ukur dengan indek G, saya pikir kalau kita jelaskan kemasyarakat maka tidak akan nyambung, sementara indeks G ini merupakan alat ukur pemerataan pendapatan, namun kalau dijadikan alat ukur pembangunan infrastruktur maka akan sulit dimengerti,” tukasnya.
Lebih lanjut, politisi PKB tersebut mengkritik bagaimana mungkin pemerintah berbicara kedaulatan dibidang pangan sementara masih ada daerah yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita berdaulat dibidang pangan, sementara masyarakat di Muara Bengkal, Busang dan Muara Ancalong, mendapatkan pupuk bersubsidi saja tidak bisa. Bukan karena tidak mampu membeli tapi distributornya tidak ada, demikian pula di daerah talisayan dan sebagainya,” tutupnya. #
Wartawan: Heriman
Comments are closed.