BeritaKaltim.Co

Mahasiswa Gelar Diskusi Publik, Kawal SDA dan Bongkar Kejahatan Illegal Mining

BERITAKALTIM.CO- Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (Badko HMI) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mengadakan diskusi publik dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda dengan tema ” Sinergitas Peran Pemuda sebagai Pressure Group dalam mengawal SDA Kaltim, Upaya Membongkar Kejahatan Illegal Mining” di salah satu cafe di jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda, Senin (2/11/2020).

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa ketua dan perwakilan organisasi kemahasiswaan antara lain GMKI, PMKRI, LMND, GMNI, PMII, IMM, HMI serta Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim.

Perwakilan LMND, Dion mengatakan begitu banyak investasi perizinan tambang di Kalimantan Timur namun yang didapat oleh daerah hanya pajak, selebihnya merupakan keuntungan perusahaan.

“Justru aparat dan pemerintah yang bermain di dalamnya, karena kita tidak pernah serius untuk menanganinya,” ucap Dion saat open statement, Senin (2/11/2020).

Namun Ketua Ikatan Mahasiswa Muhamadyah, Imawan berpandangan bahwa pada kenyataannya pada beberapa kasus justru yang ditangkap hanyalah bagian dari seremoni sementara yang lain tidak.

“Banyaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh penambang ilegal namun yang aneh justru yang kecil-kecil saja yang ditangkap namun yang lain tidak, padahal sumber daya alam harus kita jaga dan kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat kaltim,” papar Imawan.

Sementara Ketua GMNI, Akbar mengatakan di Kalimantan Timur ekonominya masih terbesar bergantung pada sektor pertambangan sementara sektor tersebut menyerap tenaga kerja yang sedikit.

“Para korporat yang mengeksploitasi SDA kita yang ada. Kerusakan lingkungan bukan hanya kerusakan tanah dan lainya namun disitu ada petani kita. Dampak daripada kerusakan SDA kita akan berdampak pada generasi kedepan. Apalagi dilakukan secara ilegal.

Maka ilegal mining ini yang menjadi fokusan utama,” papar Akbar.

Lain halnya dengan Ketua Badko HMI, Abdul Muis mengatakan pengelolaan dana jaminan reklamasi paska tambang masih ambur adul, terutama pada setelah peralihan wewenang dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

Faktanya yang dialihkan hanya data perusahaan sementara dananya nyangkut.

“Kalau bicara ilegal mining. Kalau kita melihat penegak hukum pun bertindak hanya sebagai obat, yang ditangkap pun hanya operator lapangan bukab otaknya. Kita belum pernah mendengar pelaku intelektualnya ditangkap oleh penegak hukum,” urai Muis.

Di sisi lain, Ketua PMKRI, Yakobus Catur Bimo mengatakan perlu adanya transparansi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kaltim.

“Pemerintah harus transparan dalam pengelolaan SDA kita ke masyarakat sehingga masyarakat bisa bersama-sama untuk mengontrol jalannya perusahaan tambang yang ada di Kaltim,” ungkap Catur.

Terakhir perwakilan dari Jatam Kaltim, yang akrab di sapa Tere mengatakan begitu banyak modus untuk melakukan penambangan ilegal mining.

“Salah satu contoh yang terjadi yakni di salah satu kawasan di Taman Hutan Raya (Tahura) modusnya yakni pematangan lahan. Sementara kita tau disitu yang diambil ialah batu bara. Jadi ilegal mining atau tidak, saat sekarang kita sulit membedakan karena tipis perbedaan itu. Kami pernah laporkan ke Polda Kaltim tapi tidak satupun sampai ke pengadilan,” ucap Rere. #

Wartawan: Heriman

Comments are closed.