BERITAKALTIM.CO- Diskusi publik bertema “Pasca Insiden Ledakan Kilang Pertamina Balikpapan” digelar AMSI Kaltim (Asosiasi Media Siber Indonesia Kalimantan Timur), secara virtual melalui aplikasi zoom, Selasa (31/5/2022). Masalah keterbukaan informasi mengemuka, di mana kalangan jurnalis masih merasakan kesulitan mengakses informasi dari para stakeholder, khususnya Pertamina.
Menyikapi hal tersebut, Humas RU V Pertamina Internasional Balikpapan Ely Chandra Peranginangin mengatakan bahwa dirinya tetap memberikan informasi bagi masyarakat bilamana hal itu diperlukan. Meski, beberapa informasi tidak dapat diberikan karena terkait kerahasiaan perusahaan, utamanya di Kilang Pertamina Balikpapan.
Menurutnya, Pertamina sebagai aset negara dalam menjalankan usahanya, tunduk dan taat dengan aturan perundang-undang yang telah diatur pemerintah.
Adapun terkait Kilang Pertamina sebagai aset negara, dan objek vital nasional, telah tertuang dalam Kepres nomor 63 tahun 2004, terkait pengamanan obvit (objek vital). Perlunya pengamanan terhadap gangguan yang mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.
Sementara, terkait insiden ledakan di plant 5 Unit Hydro Skimming Complex, Minggu (15/5/2022) lalu. Ia mengatakan, sebagai bencana yang telah terjadi, dan akan menjadi evaluasi bersama. Walaupun pihaknya telah memiliki pilar HSSE (Health Safety Security and Environment), sebagai strategi bisnis Pertamina menuju operation exellence.
“Tanpa major accident, tanpa pelanggaran aturan perundang-undangan dan reputasi dan citra yang baik dengan stakeholder,” dalam paparannya.
Selanjutnya, untuk kepentingan penyelidikan dilakukan pihak Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan, tetap memberikan akses demi kepatutan hukum dalam insiden tersebut.
Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Yusuf Sutejo selaku pembicara dalam diskusi ini mengatakan, insiden ledakan Kilang Pertamina Balikpapan masih dalam proses penyelidikan dengan menunggu hasil labfor (Laboratorium Forensik) di Surabaya.
“Dalam proses menunggu Labfor di Surabaya, dan kami telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi,” ungkap Yusuf Sutejo.
Sempat berkembang dalam diskusi itu, keterlibatan Polda Kaltim sebagai Pam Obvitnas (pengamanan objek vital nasional), yang tidak dapat menjangkau ring 1.
“Meski kami ada dalam Pam Obvit di Kilang Pertamina, dan tidak bisa sampai di ring satu dikarenakan area ini, memang bagi pekerja yang memiliki kualifikasi, dan berada diarea tehnis,” jelasnya.
Adapun, Hery Sunaryo selaku Pengamat Kebijakan Publik dalam diskusi ini, menyatakan perlunya keterbukaan informasi bagi pihak Pertamina baik di masyarakat secara luas, maupun bagi media setempat.
Selain informasi penting bagi masyarakat terkait, perkembangan dan pembangunan Kilang, juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat Balikpapan secara moril terhadap aset negara, untuk saling menjaga.
Ia berharap, adanya kolaborasi pihak Pertamina Balikpapan, dengan masyarakat dan media setempat, sebagai akselerasi pembangunan Kilang saat ini. “Agar dampak ekonomi dari proyek ini juga dirasakan oleh masyarakat Balikpapan,” harapnya.
Lain hal, disampaikan DR. Piatur Pangaribuan selaku Akademisi dalam diskusi ini, yang menyatakan punya pengalaman dengan insiden di Kilang Pertamina beberapa waktu lalu. Saat dirinya, selaku Rektor UNIBA ((Universitas Balikpapan), salah satu korban waktu itu adalah salah satu dari mahasiswa Uniba.
Sehingga, ia menilai insiden terus berulang ini, butuh sikap yang tegas pemerintah, agar stakeholder Pertamina harus bertanggung jawab terhadap insiden ini.
Selain itu, Piatur juga berpesan, agar pihak Pertamina dalam hal ini, RU V Internasional Pertamina Balikpapan, harus membuka diri, agar adanya komunikasi dan informasi yang bisa didapatkan masyarakat, dan kepastian informasi tidak menimbulkan miskomunikasi.
“Selanjutnya, kami bersama kawan-kawan tetap akan mengawal insiden menimpa pekerja di Kilang, dengan mengikuti perkembangan yang ada saat ini,” tandasnya. #
Editor: wong | Sumber: AMSI Kaltim
Comments are closed.