BeritaKaltim.Co

Tambang Ilegal Beroperasi di Hutan Lindung, Disinyalir untuk Menimbun Kawasan PKT

BERITAKALTIM.CO- Masifnya aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab di Kabupaten Kutai Timur mendapat sorotan anggota DPRD Provinsi Kaltim Agiel Suwarno.

Diungkapkan Agiel Suwarno, aktivitas pertambangan ilegal ini dilakukan di Desa Danau Redan dan Desa Suka Rahmat, Kelurahan Kanaan Kecamatan Teluk Pandan, Kota Bontang.

Bukan hanya menggeruk alam tanpa izin pihak berwenang, bahkan lokasi pertambangan tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Artinya ini telah menyalahi aturan yang ada.

“Ketika kita konfirmasi ke Dinas ESDM dan PTSP Kaltim ternyata memang belum ada izin termasuk pada galian c di kawasan tersebut. Artinya ilegal,” tegas Agiel Jumat (30/9/2022).

Terkait objek itu, pihaknya dari Komisi I melakukan sidak lapangan beberapa waktu lalu. Menurut Agiel memang ini harus segera ditertibkan sebab jika terus dibiarkan akan berdampak pada kehancuran hutan lindung.

“Aktivitas pertambangan sudah dilakukan. Saya cek di lokasi, sudah ada penggalian mereka, kalau berapa lamanya sudah berbulan-bulan, tapi ini saya lagi minta ke Dinas Kehutanan segera turunkan tim untuk aksi tindak lanjut,” tandasnya.

Dibeberkan pria kelahiran Banjarmasin tersebut, bahwa adanya galian c di Kota Bontang ini disinyalir untuk menimbun salah satu kawasan milik PT Pupuk Kaltim (PKT).

“Disinyalir galian c nya tadi untuk menimbun salah satu kawasan di PKT, ini yang lagi kita tekankan, sehingga kita minta semua orang yang melakukan galian tambang atau non-tambang, harus punya izin,” katanya.

Menyangkut nama perusahaan tambang yang beroperasi, Agiel mengaku belum mengetahuinya secara pasti karena dikelola oleh perorangan yang diduga galian itu didorong ke satu tempat dan ada pembelinya.

Pada dasarnya, kalau pertambangan tidak ada izin maka daerah yang diambil galiannya tidak mendapat retribusi (PAD). Sangat disayangkan, sambung Agiel, wilayah menjadi bolong namun tidak memberikan keuntungan pada daerah yang justru masyarakat terkena dampak.

Karena itu Komisi I DPRD Kaltim akan melakukan hearing bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kinerja pengawasan yang selama ini berjalan, tutup Agiel. #ADV

Comments are closed.