BERITAKALTIM.CO- Program bebas pajak ojek online alias ojol yang digulirkan Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), sejalan dengan keinginan fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim. Untuk itu, Nidya Listiono selaku Ketua Komisi II DPRD Kaltim yang juga anggota fraksi Partai Golkar menginginkan program itu diperpanjang selama setahun ke depan.
Alasan perlunya perpanjangan program bebas pajak perpanjangan STNK bagi ojek online, lantaran kondisi ekonomi masyarakat yang perlu dijaga agar tidak jatuh akibat krisis yang sedang melanda dunia. Nidya Listiono mengakui langkah yang ditempuh Pemprov Kaltim melalui Bapenda sudah tepat.
“Ya, usulan ini sudah saya sampaikan kepada Bu Ismi (Kepala Bapenda Kaltim-red),” tutur Tiyo, panggilan akrab Nidya Listiyono.
Banyak hal menyangkut terobosan yang perlu dilakukan oleh Bapenda dalam membantu masyarakat pembayar pajak. Termasuk sisi-sisi kemudahan pelayanan, seperti dengan sistim pengurusan STNK paperless.
“Ini baru sekedar diskusi, wacana. Soalnya, harus diketahui dulu apakah Polri mau kalau wajib pajak bisa print sendiri, walaupun tetap ada biaya yang keluarkan,” kata Tiyo.
Dalam kepengurusan STNK selama ini, wajib pajak mengurus STNK menunggu dari petugas Samsat untuk mendapatkan surat aslinya. “Nah, jika menggunakan program paperless, maka bisa mencetak sendiri. Ini membuat terobosan, kemajuan luar biasa,” ujarnya.
Mengatasi masalah ekonomi yang dialami warga Kalimantan Timur setahun ke depan, harus pula menggunakan prinsip keadilan. Jika sekarang sudah ada program penghapusan pajak yang menyentuh sektor pekerja dari Ojol, perlu diperhatikan apa insentif yang diberikan Pemprov Kaltim untuk sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menangah). #ADV
Comments are closed.