BeritaKaltim.Co

Komisi II DPRD Kaltim Ingin Jadi Instrumen Pemerintahan untuk Menaikkan PAD

BERITAKALTIM.CO- Komisi II DPRD Kalimantan Timur yang dikomandani Nidya Listiyono bertekad untuk menjadi salah satu instrumen pemerintah yang memberikan manfaat bagi naiknya pendapatan daerah. Selain mendorong penerimaan dari sektor-sektor pajak, juga dari perusahaan daerah (Perusda).

Menurut Nidya Listiyono, naiknya APBD Kaltim tahun anggaran 2023 yang mencapai Rp 17 triliun lebih adalah indikator masih bisa dipacunya pendapatan, walaupun diketahui sebagian pertambangan itu berasal dari SILPA (selish lebih penggunaan anggaran).

“APBD kita naik jadi Rp 17 triliun lebih. Itu adalah kerja kita juga di Pemprov dan DPRD. Tahun depan saya mendorong APBD kita minimal bisa Rp 20 sampai 23 triliun,” katanya.

Bahkan di tahun-tahun selanjutnya, Nidya Listiyono berharap pihaknya dapat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk semakin menggenjot Perusda. Karena menurutnya selama ini banyak potensi besar di Kaltim yang belum dikelola dengan maksimal oleh Perusda Kaltim.

“Bisa tidak bisa harus kita dorong terus, karena sebenarnya masih banyak potensi yang bisa kita genjot di sini. Salah satunya melalui Perusda,” katanya.

Dengan terbukanya banyak bidang usaha yang dikerjakan Perusda, dia meyakini akan ada peningkatan pendapatan pada Perusda tersebut, yang mana tentunya juga akan berimbas pada pemasukkan kas daerah dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat Kaltim.

“Ketika uangnya banyak, tentunya pemerintah punya space yang luas untuk membantu masyarakat,” katanya.

Diakuinya, berbicara mengenai Perusda Kaltim, banyak catatan yang diberikan pihaknya. Pasalnya, dari sekian banyak Perusda Kaltim, baru sedikit yang bisa memberikan kontribusi sesuai yang diharapkan. Selebihnya, masih banyak Perusda yang bahkan tidak mampu memberikan devidennya untuk daerah dan justru membebani pemerintah daerah.

“Itu masalahnya. Kami sudah sering menyoroti kinerja Perusda Kaltim ini, diantara mereka hanya beberapa saja yang mampu memberikan keuntungan pada kas daerah, tapi lebih banyak Perusda yang justru membebani. Padahal kami sudah mendukung dengan anggaran setiap tahun. Ini yang harus diperhatikan, sehingga jangan terus berlarut-larut, mereka harus bisa ikut berkontribusi untuk daerah, bukan justru membebani,” ujarnya.

Sementara itu, terpisah Sekretaris Inspektorat Kaltim Adji Yudistira mengatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan dari Gubernur Kaltim untuk melakukan audit kepada seluruh Perusda Kaltim.

“Kami sudah melakukan Bimtek dan berdasarkan arahan dari bapak Gubernur untuk melakukan audit pada seluruh Perusda Kaltim, kemungkinan mulai tahun depan sudah dilaksanakan,” katanya.

Dirinya juga tak menampik kabar yang menyebut bahwa ada Perusda Kaltim yang bahkan hanya mampu memberikan pemasukan ke kas daerah hanya sebesar Rp 15 juta per tahun. #ADV

Comments are closed.