BeritaKaltim.Co

Kemenangan Makmur HAPK di Pengadilan Negeri, Kandas di Pengadilan Tinggi

BERITAKALTIM.CO- Gugatan perdata kader Partai Golkar Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim masih bergulir di Pengadilan Tinggi Kaltim, meskipun secara politik pemerintahan sudah dilaksanakan penggantian ketua DPRD Kaltim kepada Hasanuddin Mas’ud.

“Betul, masih bergulir. Tapi yang terbaru, sudah ada putusan banding. Inti putusannya, permohonan banding partai golkar diterima dan keputusan pengadilan negeri samarinda yang mengabulkan gugatan Pak Makmur ditolak,” kata Ambarochim, Sekretaris BAKUMHAM Golkar Kaltim, M Ambarokhim, S.H. kepada wartawan Beritakaltim.co, Kamis (1/12/2022).

Adanya putusan tingkat banding itu membuat lega tim Pengurus Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar Kaltim. Walaupun masih ada upaya kasasi dilakukan kubu Makmur HAPK, tetapi keputusan banding pengadilan tinggi memberikan spirit bahwa apa yang diputuskan oleh partai politik itu, mengganti antar waktu Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim sudah benar secara prosedur dan mekanisme internal maupun yang diatur oleh undang-undang partai politik maupun UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Bagi kami perkara ini sudah selesai. Tapi, jika masih ada keberatan, tentu masih ada langkah hukum lainnya, yakni mengajikan kasasi atas keputusan tingkat banding pengadilan tinggi. Karena itu hak dan daitur dalam mekanisme hukum, maka kami DPD Partai Golkar siap, patuh hukum,” ujar Ambarochim.

Putusan banding dari Pengadilan Tinggi Kaltim, diakui oleh Bakumham Partai Golkar Kaltim belum diterima mereka. Namun, putusan itu sudah terpublish dalam website Pengadilan Negeri Samarinda yang memang memasang semua putusan pengadilan untuk memenuhi azas transparansi perkara.

Putusan Banding itu tertulis Rabu, 30 November 2022, dengan Nomor Putusan Banding 169/PDT/2022/PT SMR. Dalam Amar putusannya disebutkan, pertama, Menerima Permohonan Banding dan Pembanding 1 semula tergugat II, Pembanding II semula tergugat III dan pembanding III semula turut Tergugat.

Kedua, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pdt.G/2022/PN. Smr Tanggal 6 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut dengan mengadili sendiri dalam provisi menolak tuntutan provisi dari Penggugat (Makmur HAPK-red) serta dalam Eksepsi; menolak eksepsi tergugat 1, 2 dan 3.

“Kita belum terima salinan putusannya dari pengadilan tinggi. Hanya melihat di website pengadilan negeri samarinda. Tapoi, semoga dalam waktu dekat sudah kami terima,” ujar Rochim.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin membenarkan adanya putusan tersebut.

“Betul ada putusan. Alhamdullilah Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN.Smr tanggal 6 September 2022. Putusan itu dibacakan Rabu 30 Nopember 2022,” jelas Muhammad Husni Fahruddin seperti dikutip dari media siber kalpost online.

Politisi muda yang juga seorang pengacara ini menjelaskan, sengketa tersebut merupakan sengketa perbuatan melawan hukum (PMH), sedangkan pada sengketa pertama adalah perselisihan partai politik dan sudah selesai dengan dibatalkannya gugatan itu oleh Pengadilan Negeri Samarinda.

“Perlu dipahami oleh publik, bahwa ini sengketa kedua yang diajukan ke pengadilan. Ini sengketa perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam perkara perselisihan partai politik, baik administrasi, surat keputusan dan lainnya telah inkraht atau putusan berkekuatan hukum tetap yang menyebabkan keluarnya SK Mendagri. Sehingga dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Pak H. Hasanuddin Masud selaku Ketua DPRD Kaltim yang baru menggantikan Pak Makmur,” kata Ayub, sapaan Akrab Muhammad Husni Fahruddin yang juga Ketua Laskar Kutai Kaltim. #

Comments are closed.