BeritaKaltim.Co

Sidang Dugaan Kartel Minyak Goreng KPPU Memasuki Agenda Meminta Keterangan Pemerintah

Catatan Akhir Tahun Kanwil V KPPU

pemudapancasilakaltim.id- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) secara total sudah memanggil 7 saksi dalam sidang pemeriksaan lanjutan atas perkara No. 15/KPPU-I/2022 tentang dugaan pelanggaran pasal 5 (penetapan harga) dan Pasal 19 huruf c (pembatasan peredaran/penjualan barang) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia (Perkara Minyak Goreng).

Perkara ini telah dimulai KPPU sejak 20 Oktober 2022, diawali oleh Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan yang dihadiri sekitar 27 (dua puluh tujuh) Terlapor.

Kepala Kanwil V KPPU, Manaek SM Pasaribu menyampaikan bahwa Saksi yang ketujuh dalam pemeriksaan yang dilakukan di Kantor pusat KPPU adalah wakil dari Pemerintah.

Investigator menghadirkan Koordinator Tim Pengawas Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI.

Keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut, dalam merespon permasalahan tingginya harga minyak goreng pada saat itu, telah dikeluarkan beberapa kebijakan antara lain Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 dan dilanjutkan dengan Permendag Nomor 11 Tahun 2022.

Pasca diterbitkannya Permendag Nomor 6 Tahun 2022, Pemerintah melakukan pengawasan peredaran minyak goreng di beberapa pasar tradisional, ritel modern bahkan produsen.

Hasilnya minyak goreng kemasan sederhana tidak banyak tersedia di pasar tradisional, sementara di ritel modern mengalami penurunan realisasi pemenuhan terhadap jumlah Purchase Order (PO) yang telah diajukan.

Pemerintah juga waktu itu menerima keluhan dari produsen yang tidak mendapatkan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku memproduksi minyak goreng. Manaek menambahkan, keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah tersebut, situasi tersebut juga dialami di wilayah Kalimantan berdasarkan dari hasil pemantauan yang dilakukan Kanwil V KPPU waktu itu.

Menurut keterangan Pemerintah dalam proses pemeriksaan, setelah pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 dan dikeluarkannya Permendag Nomor 11 Tahun 2022 pada 16 Maret  2022, barang mulai tersedia di ritel modern.

Dalam pemeriksaan yang telah berjalan hingga saat ini, diperoleh informasi bahwa perubahan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 6 Tahun 2022 (atau yang disebut dengan kebijakan satu harga), yang kemudian diubah dengan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 mengakibatkan terjadinya selisih harga stok minyak goreng dengan harga berdasarkan kebijakan tersebut.

Selisih stok harga minyak goreng tersebut akan ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan komitmen dari Pemerintah untuk membayarkan selisih harga (rafaksi) tersebut. Berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah dilaksanakan, saksi-saksi yang terdiri dari kalangan peritel dan distributor banyak mengeluhkan belum dibayarkannya rafaksi tersebut oleh Pemerintah.

Namun untuk Peritel dan Distributor yang khusus berada di wilayah Kalimantan apakah masih mengeluhkan belum dibayarkan rafaksi tersebut, Manaek belum menggali informasi lebih lanjut.

Manaek melanjutkan, sejumlah 27 pelaku usaha minyak goreng kemasan berstatus terlapor, diduga secara bersama-sama menaikkan harga minyak goreng kemasan, pada periode bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021, dan periode bulan Maret 2022 hingga Mei 2022.

“Setelah meminta keterangan Pemerintah, proses persidangan Pemeriksaan Lanjutan atas perkara a quo akan terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi maupun ahli yang telah diajukan oleh masing masing pihak, baik terlapor maupun investigator KPPU,” tambah Manaek. #

Comments are closed.