BERITAKALTIM.CO- Pembangunan ibu kota Nusantara terus bergeliat. Update dari Jakarta, setelah selesai membangun tower-tower rumah susun untuk sekitar 200 ribu pekerja, pemerintah pusat melanjutkan pembangunan 47 tower. Proyek 47 tower rencananya dimulai bulan Juni 2023 untuk rumah dinas para PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri (Kepolisian Republik Indonesia).
Di daerah, semangat membangun kawasan penyangga juga berlangsung agresif. Seperti ditunjukkan dua orang bupati ini, yang daerahnya terkena langsung di ring satu kawasan Ibu Kota Nusantara.
Dua orang pejabat itu adalah Bupati Penajam Paser Utara Hamdam dan Bupati Kutai Kartannegara Edi Damansyah. Secara khusus Bupati Hamdam datang bersama rombongan Forkopimda, menemui Bupati Kukar Edi Damansyah.
“Kita berterima kasih dengan Bupati Kukar Pak Edi Dsmansyah yang telah berkenan, meluangkan waktunya untuk bertemu dengan kami. Kita berbicara tentang masalah ibu kota nusantara. Prinsipnya kami memberikan dukungan, namun kami sebagai kabupaten yang daerahnya berbatasan langsung dengan IKN, menginginkan juga daerah kami maju. Seimbang dengan IKN yang megah. Jadi, nanti kita rumuskan bagaimana usulan kepada pemerintah pusat,” tutur Hamdam, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) kepada wartawan Beritakaltim, Selasa (31/1/2023).
Inti pembahasan adalah agar daerah sekitar IKN tidak jomplang dengan kemegahan kawasan Ibu Kota Nusantara. Kawasan yang berdampingan langsung dengan IKN disiapkan juga agar tumbuh pesat.
Lantaran itu, kedua pemimpin daerah sepakat membangun kerjasama, terutama terkait pembangunan infrastruktur di daerah yang bersinggungan dengan batas IKN.
“Jadi, begini. Dulu antara Pemkab Kukar dengan Pemkab PPU sudah ada MoU (kerjasama), namun belum menukik ke masalah ibu kota negara. Dan sekarang ini perlu dilakukan review. Kita bahas nanti,” ujar Bupati Kukar Edi Damansyah.
Ibu kota negara berada di atas lahan daratan kurang lebih 256.142 hektar dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektar. Sementara kawasan inti diantaranya untuk pusat pemerintahan sekitar 56.180 hektar. Kawasan untuk IKN mencaplok tanah-tanah yang sekarang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. #
Reporter: Hardin | Editor: Wong | ADV | Diskominfo Kukar
>>>>BERITA VIDEO <<<<
Bupati Kukar-PPU Bertemu Bahas Batas IKN