BERITAKALTIM.CO- Kekosongan jabatan definitif di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Balikpapan masih menjadi sorotan DPRD Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono menilai pemerintah kota setempat seolah-olah krisis SDM masih banyak pejabat yang pelaksana tugas (Plt). Secara logika, ketika jabatan itu Plt maka secara otomotis pelayanan dan pengambilan keputusan tidak optimal.
“Masih banyak kepala dinas kosong. Bagaimana mau mengoptimalkan pelayanan jika kepala Dinas masih banyak yang Pelaksana Tugas (Plt), ” ucap Budiono ketika ditemui awak media dikantor DPRD Balikpapan, Kamis (2/3/2023).
Budiono menjelaskan, tantangan kedepan Pemkot Balikpapan semakin berat. Salah satunya target pendapatan asli daerah (PAD) 2023 sebesar Rp1,08 triliun lebih. Tapi untuk jabatan Kepala Dinas Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPPDRD) Kota Balikpapan masih dijabat Plt.
Untuk mengoptimalkan target dan kekosongan OPD , Budiono katakan, seharusnya Pemkot Balikpapan sesegera mungkin mengisi kekosongan jabatan sehingga pelayananan akan optimal.
Untuk itulah sesegera mungkin mengisi dan memilih pejabat definitive, mau bagaimana proses dan caranya sehingga tanggung jawabnya lebih maksimal.
“Segera diisi, bagaimana prosesnya, jika mau open building atau dimutasi harus ada penggantinya. Jangan seperti saat ini ketika dimutasi sampai sekarang belum ada penggantinya, ” tutupnya. #
Reporter: Thina | Editor: wong