BERITAKALTIM.CO- Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas (Kadis) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang pada saat RDP.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III hanya dihadiri delegasi staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (Perkimtan), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PUPRK).
“Atasannya tidak ada yang hadir. Hanya diwakilkan delegasi stafnya saja. Bagaimana rapat mau diteruskan,” tegasnya pada saat memimpin rapat itu.
Sejatinya kata wakil rakyat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini tujuan DPRD menggelar rapat yakni untuk mendengarkan secara langsung penjelasan maupun tanggapan dari pimpinan atau kadis dari tiga dinas tersebut mengenai hasil inspeksi mendadak (sidak) SMPN 5 beberapa bulan lalu.
Namun saat RDP dimulai, para atasan tidak hadir. Sehingga tidak sesuai ekspektasi dari lembaga legislatif yang ingin membahas agenda yang sudah sebelumnya di jadwalkan sebelumnya, tepatnya Selasa (13/6/2023) pagi di ruang rapat lantai II Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang.
Hal itu sontak membuat unsur pimpinan dan jajarannya merasa geram. Atos sapaan akrabnya selalu pimpinan rapat menilai para Kepala OPD tersebut tidak menganggap serius rapat yang dilaksanakan pihaknya.
Sementara gak yang ingin dibahas merupakan persoalan genting, di mana jembatan penyeberangan di SMPN 5 sangat dibutuhkan. Pasalnya ketika banjir melanda akses penghubung ini terendam banjir.
“Jembatannya tidak bisa dilalui kalau banjir. Bagaimana mereka (guru dan murid) belajar mengajar”, timpalnya.
Sedangkan, kata Atos pada saat sidak, pihaknya sudah menegaskan kepada pemerintah supaya berkoordinasi dengan perusahaan untuk perbaikan jembatan itu.
Menanggapi hal tersebut, Staf Sumber Daya Air PUPRK Bontang, Dina Ririn merespon ketidakhadiran pimpinannya dikarenakan berbenturan dengan kegiatan di luar. Akan tetapi, ia mengaku sudah mendapat titipan pernyataan yang akan disampaikan ke DPRD.
Di antaranya saluran di SMPN 5 yang terletak di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat tersebut merupakan lahan milik perusahaan. Selain itu pihaknya sudah menggali saluran untuk mengalirkan air namun secara manual jadi tidak maksimal.
“Mengenai saluran drainase, kita belum tahu bagaimana ke depannya karena lahan milik perusahaan,” tutupnya. #
Penulis: Umy | Editor: Wong