BERITAKALTIM.CO- Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara memberikan penjelasan mengenai SILPA atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun 2022 yang bengkaknya tergolong luar biasa, yakni sebesar Rp2,3 Triliun . Sekadar untuk membandingkan, total nilai anggaran yang tidak bisa dibelanjakan itu bahkan jauh melampaui APBD Bontang tahun 2023 sebesar yang hanya Rp2,2 Triliun atau APBD Kabupaten Mahakam Ulu sekitar Rp1,3 Triliun.
Pada tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kukar diketuk pensahannya oleh DPRD sebesar Rp6,8 triliun. Namun sampai habis tahun anggaran, berdasar laporan perhitungan keuangan, terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,2 trilun atau sebesar 17 persen tidak bisa dibelanjakan.
Menurut Sekretaris Daerah Sunggono, awal SILPA sebesar Rp1,2 Triliun, namun pada akhir tahun ada transfer dari pemerintah pusat ke kas daerah, sehingga total Silpa menjadi Rp2,3 Triliun.
“Itu terjadi diakhir tahun. Ada transfer dari pemerintah pusat ke kas kita,” kata Sunggono, Sekretaris Daerah Kukar.
Bagi Pemkab dan masyarakat Kukar, adanya tambahan transfer tambahan dari pemerintah pusat sebenarnya menjadi kabar menggembirakan. Karena anggaran itu masuk ke kas daerah, dan siap untuk dibelanjakan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Bahkan karena masuknya dana transfer pada akhir tahun, membuat dana yang jumlahnya kisaran Rp1 triliun itu cuma mendem di bank, tidak masuk dalam APBD murni kabupaten Kukar tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp7,24 Triliun. Saat APBD Kukar 2023 disahkan, belum ada transfer tambahan dari pemerintah pusat itu.
“Jadi sebenarnya silpa itu tidak semuanya berasal dari kegiatan yang tidak terealisir. Yang jarang diketahui orang, kita diakhir tahun mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat, yang itu belum termasuk dalam batang tubuh APBD. Sehingga itu dianggap silpa. Meskipun sebenarnya itu tidak bisa itu dikatakan silpa. Dalam bahasa ilmu pemerintahan itu silpa idle,” kata Sunggono memberikan penjelasan kepada Beritakaltim.
Ada banyak penyebab membuat pemerintah tidak bisa menghabiskan anggarannya. Selaim alasan klasik seperti keterlambatan lelang proyek dan pekerjaan tidak selesai karena faktor alam, diantaranya juga adanya perubahan prioritas. Karena selama dua tahun terjadi pandemi covid dan anggaran didrop untuk masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Setelah covid mereda, fokus anggaran daerah juga telah dipulihkan kembali kepada program Kukar IDAMAN yang menjadi visi dan misi Bupati Edi Damansyah bersama pasangannya Rendi Solihin.
Sebelumnya, gara-gara SILPA, Pemkab Kutai Kartanegara jadi bulan-bulanan kalangan politisi di DPRD. Melalui rapat paripurna mengenai laporan pertanggungjawaban bupati tahun 2022, fraksi-fraksi mencecar pemkab karena serapan anggaran yang dianggap rendah. Berbagai tudingan khas para politisi mengisi ruang publik, seperti dianggap tidak mampu, gagal perencanaan dan macam-macam lagi.
Wakil Bupati Rendi Solihin saat hadir pada sidang paripurna DPRD menerima berbagai tudingan itu. Ada dua penyebab terjadinya SILPA tahun 2022, pertama memang karena serapan anggaran yang hanya terealisasi 83,5 persen, sedangkan yang kedua karena ada transfer tambahan dari pemerintah pusat sebagai dampak adanya peraturan Menteri Keuangan pada akhir tahun, sehingga di luar perhitungan.
Wakil Bupati Rendi Solihin berjanji akan memaksimalkan SILPA itu pada program-program kebutuhan rakyat pada APBD perubahan 2023 dan APBD 2024. #
Reporter: Hardin | Editor: wong | ADV/Diskominfo Kukar
>>> BERITA VIDEO <<< Sekda Kukar Jelaskan Soal SILPA 2022 Sebesar Rp2,3 Triliun