BERITAKALTIM.CO- Ketua Komisi II Nidya Listiyono memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai status aset-aset pemerintah Provinsi Kaltim yang berada di komplek Mall Lembuswana, pergudangan serta Hotel Atlet yang terlantar di kawasan GOR Kadrie Oening Jalan Wahid Hasyim Samarinda.
Rapat di gedung D lantai 3 DPRD Kalimantan Timur, Selasa (10/10/2023), berlangsung tertutup dan hanya dihadiri oleh BPKAD (Badan pengelola keuangan dan aset daerah) Kalimantan Timur. Sementara Kepala Bapenda tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh seorang Kabid.
Ditemui usai memimpin rapat, anggota Fraksi Golkar ini menyampaikan, ada beberapa aset pemerintah provinsi Kaltim yang dibahas termasuk aset yang berada di Mal Lembuswana dan di pergudangan jalan Ir Sutami.
“Kalau kita bicarakan tentang aset yang ada di mall lembuswana itu kan ada perjanjian BUT (Bentuk usaha tetap) dengan pihak ketiga, penggunaannya selama 30 tahun dan akan berakhir di tahun 2026,” katanya.
Artinya, kata politisi yang akrab dipanggil Tio ini, perjanjian usaha hanya tinggal 3 tahun lagi. Kemudian apakah masih bisa diperpanjang atau tidak, itu akan mengikuti sistem sewanya, tapi harus dikembalikan dulu ke Pemprov.
“Kalau ada kerjasama lagi nanti, kita akan lihat. Itu ada mekanisme official, mekanisme harga pasaran, dan lain-lain, sehingga nantinya bisa menjadi pendapatan asli daerah,” katanya lagi.
Terkait aset daerah pergudangan, menurut Nidya Listiyono, diminta juga untuk segera diinvestarisasi dan dilakukan rasionalisasi sewa dan lain-lain.
“Kita meminta agar dilakukan audit untuk di pergudangan itu agar nantinya tidak ada simpang siur, dan kita meminta kepada BPKAD untuk memperjelas sewa dan titik sewanya,” katanya.
Terkait jika nantinya ada jual beli aset daerah, menurut Tio, yang pasti ada proses hukumnya. Harus diusut dan diproses karena ini berbicara tentang aset daerah, apalagi sekarang sudah ada hukum jual beli aset daerah. #
Reporter: Yani | Editor: wong
