BERITAKALTIM.CO- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, memberikan tanggapan terkait serapan APBD sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilainya kurang maksimal.
Menurut Samsun, APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati untuk pelayanan kepentingan rakyat. Yaitu dalam bentuk pembangunan, dalam bentuk kegiatan proyek, maupun dalam bentuk kegiatan lainnya.
“Orientasinya, ending-nya adalah pelayanan terhadap rakyat. Kalau kemudian serapan anggarannya tidak maksimal, tidak mencapai target, berarti pelayanan terhadap rakyatnya juga tidak maksimal,” katanya.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, kalau sampai terjadi serapan anggaran itu tidak optimal berarti aparat pemerintah belum melakukan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat.
“Betul. Kalau secara teori ekonomi, itu berarti uang yang beredar di masyarakat berkurang. Kalau saya lebih memaknainya bahwa hak rakyat itu tidak ditunaikan,” katanya.
Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara ini mengatakan, apalagi jika terjadi serapan anggaran yang minim ini dari sektor pendidikan dan kesehatan karena ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Ini yang nantinya akan dievaluasi dan dicari penyebabnya,” kata Samsun.
“Terlambatnya serapan anggaran itu kan pasti ada sebabnya. Bisa jadi karena regulasi. regulasinya apa tidak memungkinkan? ya kita buatkan regulasinya yang mempermudah,” katanya.
Dia mencontohkan, pembangunan SMK di Balikpapan yang tidak bisa dibantu anggaran pemerintah lantaran permasalahan lahannya belum clear, Atau detail engineering design (DED) belum ada.
“Tapi kalau lambat penyerapan hanya gara-gara masalah teknis perencanaan yang tidak maksimal, itu yang menurut saya harus jadi perhatian bersama,” katanya. #
Reporter: Yani | EditorL Charle | ADV | DPRD Kaltim