BERITAKALTIM.CO- Anggaran sektor pendidikan yang diamanatkan oleh undang-undang sebesar 20 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah) menjadi perbincangan publik Kaltim. Pasalnya, tahun 2024 telah disepakati APBD sebesar Rp20,67 Triliun, sehingga dipastikan alokasi ke sektor pendidikan mencapai Rp5 triliun.
Konsekuensi dari menjalankan undang-undang 20 persen untuk pendidikan itu membuat Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan, besaran anggaran yang tersedia harus memiliki sasaran yang jelas bagi sekolah-sekolah di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
“Dinas pendidikan dan kebudayaan harus perhatikan kondisi infrastruktur sekolah, khususnya SMA dan SMK se Kalimantan Timur. Jangan ada lagi ada kondisi sekolah yang rusak-rusak,” kata politisi dari Partai Golkar ini.
Selama ini, walaupun anggaran pendidikan sudah termasuk besar di Kalimantan Timur, kalangan legislatif masih menemukan banyak gedung sekolah yang kurang memadai. Termasuk sekolah yang kekurangan ruang kelas dan tidak punya laboratorium.
Masalah lain, adalah kekurangan tenaga guru. Khususnya sekolah-sekolah yang ada di pedesaan dan pedalaman. Dengan anggaran yang tersedia untuk saat itu, Hasanuddin Mas’ud berharap semua persoalan itu terselesaikan.
Dia berharap dana tersebut akan menjadi solusi bagi permasalahan pendidikan di Benua Etam.
“Sekarang, tugas kita bersama adalah memberikan perhatian yang tepat kepada sektor pendidikan demi mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik di masa depan,” kata dia. #
Reporter: Kiah | Editor: Wong | ADV | DPRD Kaltim