BeritaKaltim.Co

Respons Terhadap Pelanggaran Etika dalam Seleksi Anggota KPU Kaltim

BERITAKALTIM.CO-Merespon Pengumuman tentang hasil Seleksi tertulis dan tes Psikologi calon Anggota KPU Kabupaten dan Kota dengan Nomor 03/TIMSELKABKOT-GEL.XI.Pu/08/64/2023 dan Nomor 04/TIMSELKABKOT-GEL.XI.Pu/08/64/2023, POKJA 30 KALTIM memberikan masukan dan tanggapan masyarakat kepada Tim Seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 1 dan 2.

Melalui Koordinator POKJA 30 KALTIM Buyung Marajo, menyatakan bahwa adanya Sejumlah Peserta seleksi KPU Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur telah lolos seleksi tertulis dan psikologi, yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik pemilu dan pedoman penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Buyung Marajo memberikan tanggapannya terkait putusan DKPP bahwa temuan ini menandakan perlunya kewaspadaan dan ketelitian yang lebih tinggi dalam proses seleksi bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

“Integritas dan kepatuhan terhadap kode etik pemilu menjadi landasan utama dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang bersih dan transparan, harus diakui bahwa pelanggaran terhadap kode etik adalah tindakan serius yang dapat merusak demokrasi yang seharusnya bersih, jujur dan adil,” kata Buyung Marajo, melalui rilisnya, Jum’at (5/1/2023).

Ditambahkan Buyung Marajo, harus ada langkah yang harus diambil untuk menegaskan bahwa pelanggaran kode etik tidak dapat ditoleransi dalam proses seleksi penyelenggara pemilu maupun proses pemilihan umum.

“Tidak hanya sebagai sebuah aturan formal, tetapi kode etik adalah fondasi moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pemilu,” tegas Buyung Marajo.

POKJA 30 KALTIM menyarankan bahwa Tim Seleksi KPU kabupaten/kota harus bertindak secara tegas dan menolak, untuk meloloskan calon yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran oleh DKPP.

Membiarkan mereka melangkah lebih jauh dalam proses seleksi, akan menjadi celaan terhadap integritas dan komitmen KPU dalam memastikan bahwa penyelenggara pemilu, yang dipilih adalah individu yang benar-benar memiliki dedikasi tinggi terhadap prinsip-prinsip etika yang tak bisa ditawar.

Hal ini, lanjut Buyung Marajo juga berpengaruh terhadap kredibiltas Tim seleksi KPU Kabupaten/kota di Kalimantan Timur, jangan sampai masyarakat juga turut tidak percaya, bahkan bisa manyampaikan mosi tidak percaya kepada hasil kerja dan hasil seleksi, karena Timsel secara gamblang meloloskan sejumlah peserta yang cacat secara etik.

Pentingnya proses seleksi yang cermat dan adil tidak hanya untuk menjaga nama baik KPU, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berlangsung dengan transparansi dan kejujuran yang tinggi.

“Proses seleksi yang tidak teliti dan mengabaikan pelanggaran kode etik yang sudah terbukti, hanya akan merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu,” ungkap Buyung Marajo.

Mengingat pentingnya peran KPU dalam memastikan keberlangsungan proses pemilu yang bersih dan adil, POKJA 30 KALTIM mengimbau Tim Seleksi KPU kabupaten/kota untuk tidak mengabaikan putusan DKPP dan memastikan bahwa seleksi calon penyelenggara pemilu dilakukan dengan cermat, transparan, dan tidak meloloskan mereka yang telah terbukti melanggar kode etik.

Hal ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengembalikan kepercayaan publik pada integritas proses pemilu di Kalimantan Timur.
Adapun, sebagai elemen masyarakat yang peduli akan demokrasi yang sehat, POKJA 30 KALTIM menyerukan agar seluruh elemen masyarakat turut aktif mengawasi dan menolak hasil seleksi apabila Tim Seleksi KPU kabupaten/kota memilih untuk meloloskan orang-orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

Memberikan dukungan pada calon yang bermasalah hanya akan membahayakan proses demokratis, yang seharusnya berjalan secara adil dan transparan.

POKJA 30 Kaltim percaya bahwa penegakan nilai-nilai etika dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu adalah tanggung jawab bersama. Mengawasi dan menolak hasil seleksi jika terdapat indikasi pelanggaran kode etik, adalah cara bagi masyarakat untuk memberikan tekanan kepada lembaga yang bertanggung jawab agar menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh.

Dalam demokrasi, partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci untuk menjaga integritas dan kualitas proses. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut agar penyelenggara pemilu dipilih berdasarkan pada kualitas moral dan integritas yang tak tercela.

Mari bersama-sama menjaga kehormatan proses pemilihan umum agar menjadi cermin dari keadilan dan kebenaran yang sejati.

Sebagai tambahan informasi, POKJA 30 KALTIM telah melaporkan hasil temuan, masukan dan tanggapan masyarakat kepada Tim Selesi KPU kab/Kota melalui email yang tertera dalam surat pengumuman.

Berikut adalah rincian temuan dan sanksi yang dijatuhkan:
1. Sanksi Peringatan kepada Muhammad Rahman sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu, serta Yulia Parlina sebagai Anggota Bawaslu Kukar akibat pelanggaran kode etik pemilu berdasarkan Putusan DKPP RI nomor 127-128-PKE-DKPP/X/2020
2. Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Jabatan bagi Erlyando Saputra, Ketua KPU Kukar yang dijatuhkan sebagai akibat pelanggaran kode etik pemilu berdasarkan Putusan DKPP RI nomor 196-PKE-DKPP/XII/2020
3. Peringatan Keras kepada Purnomo dan Muchammad Amin selaku Anggota KPU Kukar akibat pelanggaran kode etik pemilu berdasarkan Putusan DKPP RI nomor 196-PKE-DKPP/XII/2020
4. Sanksi Peringatan bagi Risma Dewi, yang menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kutai Barat akibat pelanggaran kode etik pemilu berdasarkan Putusan DKPP RI nomor 6-PKE-DKPP/I/2021
5. Sanksi Peringatan juga diberikan kepada Farida Asmauanna sebagai Anggota Bawaslu Kota Balikpapan akibat pelanggaran kode etik pemilu berdasarkan Putusan DKPP RI nomor 17-PKE-DKPP/I/2019.#

Reporter: Yani |Editor: Hoesin KH

Leave A Reply

Your email address will not be published.