BERITAKALTIM – Dalam sebuah aksi Demonstrasi yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, pada Senin (12/2/2024) menyoroti carut marutnya politik indonesia saat ini.
Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim, yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti JATAM Kaltim, AMAN Kaltim, dan LBH Samarinda, bersama dengan entitas seperti Pokja 30 Kaltim, Sambaliung Corner, Perempuan Mahardika, Aksi Kamisan Kaltim, dan XR Bunga Terung Kaltim, menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Buyung Marajo, selaku Koordinator Pokja 30 Kaltim, menggarisbawahi bahwa Pemilu menjadi kesempatan bagi kandidat untuk menimbun utang sosial ekologis kepada rakyat, sementara rezim baru cenderung melewatkan evaluasi dan penyelesaian terhadap masalah masa lalu.
Ia memandang dalam serangkaian lima Pemilu sejak era pasca reformasi hingga Pemilu 2024, dana mencapai 144 triliun rupiah, namun nyatanya, Pemilu hanya menjadi wadah bagi janji-janji tanpa bukti.
“Anggaran pemilu yang setiap pilpres terus meningkat, namun bukti belum banyak yang terealisasi, janji-janji ini akan menjadi bom waktu,” ujarnya.
Kritik Koalisi tak hanya terhadap para calon presiden dan wakil presiden yang masih terikat oleh oligarki pelaku bisnis ekstraktif, namun juga terhadap kurangnya penyelesaian dan evaluasi dari rezim baru.
“Kebijakan kontroversial dan janji-janji kosong yang merugikan masyarakat, dengan utang sosial ekologis yang terus bertambah dan tak kunjung teratasi,” ungkapnya
Dalam rangkaian Pemilu 2024, Koalisi mencatat kecurangan yang mulai terungkap di depan mata publik, termasuk terkait perombakan UU KPK dan UU Omnibuslaw yang mendapat kritikan luas.
“Kami pun sering menanyakan Pasangan calon terpilih pun diingatkan karena tidak memenuhi janji, termasuk janji dalam penanganan tambang ilegal dan lubang tambang yang tak terrealisasi,” tambahnya.
Melalui aksi hari ini, Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan suara tegas menentang hegemoni pelaku pasar bebas dalam rezim Pemilu.
Buyung menegaskan bahwa Pemilu bukanlah jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Fokus Koalisi adalah pada kesetiaan pasangan calon terhadap instrumen ekonomi pertumbuhan dan ekstraktivisme.
Koalisi Masyarakat Sipil menyadarkan bahwa masyarakat sendiri memiliki peran krusial dalam menentukan nasib mereka. Dengan mengingatkan pada utang sosial ekologis yang harus segera diselesaikan, termasuk penuntasan masalah tambang ilegal di Kaltim, lubang tambang, pengesahan RUU Masyarakat Adat, RUU PPRT, dan kenaikan upah buruh 5% per tahun, Koalisi menegaskan bahwa rakyat sendiri yang harus aktif menentukan arah dan keberlanjutan kehidupan mereka. #
Reporter: Sandi | Editor: Wong