BeritaKaltim.Co

Mengayomi Penyandang Disabilitas di Kota Bontang, Dewan Godok Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak

BERITAKALTIM.CO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Bontang gelar Rapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Rapat yang bertema Konsultasi Publik ini menghadirkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta beberapa perwakilan Perusahaan yang ada di Kota Bontang

Anggota Komisi I DPRD Abdul Haris mengatakan raperda tersebut merupakan inisiatif Komisi I DPRD setelah berdiskusi dengan kelompok penyandang disabilitas pada tahun 2022 lalu,

“Kami menerima rombongan disabilitas waktu itu dan dalam pertemuan itu mereka usulkan beberapa hal terkait eksistensi penyandang Disabilitas yang ada di Bontang agar bisa mendapat perhatian dari pemerintah maupun para pelaku usaha yang ada di Bontang,”ungkapnya saat di Ruang Rapat Lantai III Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa, 09/07/2024

Usai berdiskusi Abdul Haris mengaku bersama anggota Komisi I lainnya segera mengecek peraturan yang ada, namun disayangkan pihaknya belum menemukan peraturan khusus untuk mengayomi penyandang Disabilitas di Kota Bontang,

” Yang ada hanya UUD No.8 tahun 2016, Jika kita hanya berdasarkan UUD itu cakupannya sangat luas sementara dari jumlah penyandang disabilitas yang ada di bontang ini cukup besar sehingga mereka perlu dibuatkan perda khusus,”timpalnya

Politikus PKB ini juga mengatakan Pasal Raperda tersebut di rasa masih belum sempurna sehingga masih perlu di lakukan pengkajian ulang

“Makanya kami undang berbagai opd terkait untuk mendiskusikan raperda ini, walaupun sudah berkali – kali di bahas pasal nya masih belum sempurna,”imbuhnya

Dia juga berharap dalam pasal raperda nantinya, pemerintah atau perusahaan swasta di kota bontang bisa di beri kewajiban dan tanggung jawab untuk hak disabilitas

“Kita tidak ingin perda ini hanya sekedar tulisan di kertas saja, tapi dalam implementasi nya tidak bisa di laksanakan, padahal banyak teman teman Disabilitas memiliki keahlian skill khusus, pengetahuan dan keterampilannya cukup baik, karena ada keterbatasan saja jadi mereka tidak terakomodir untuk di pekerjakan,”harapnya

Selain itu Abdul Haris juga berpesan agar pengurus Disabilitas harus proaktif dalam melaporkan Skill Khusus, keterampilan, Pengetahuan yang di miliki penyandang Disabilitas pada saat raperda tersebut sudah di sahkan, agar dapat di bantu untuk di carikan pekerjaan sesuai kemampuan masing – masing

” Bisa juga teman – teman ke Komisi I memberikan data, akan kami fasilitasi saat ada perusahaan di Bontang yang membuka rekruitmen dan membutuhkan skill yang sama dengan teman penyandang disabilitas miliki, akan kami bantu sampaikan ke perusahaan,”tegasnya. #

Reporter: Nurdin | Editor: Wong | ADV DPRD Bontang

Comments are closed.